Suasana Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Dalam rapat tersebut, DPR resmi mengesahkan RUU APBN 2024 menjadi undang-undang setelah 8 fraksi menyatakan setuju dan 1 fraksi (PKS) menyatakan setuju dengan catatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Wamenkeu Suahasil Nazara (kiri) membungkukkan badan ke arah para anggota DPR sebelum Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah (kiri) menyerahkan berkas berisi pandangan mini fraksi atas RUU APBN 2024 kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Adapun 8 fraksi menyatakan setuju dan 1 fraksi (PKS) menyatakan setuju dengan catatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) mengetok palu tanda disahkannya RUU APBN 2024 dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Asumsi dasar APBN 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar rupiah US$15.000 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun 6,7%, harga minyak mentah Indonesia US$82 per barel, lifting minyak 635.000 barel per hari, serta lifting gas 1,03 juta barel setara minyak per hari. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) membacakan tanggapan atas pengesahan RUU APBN 2024 dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Sri Mulyani menyampaikan APBN menjadi instrumen penting dalam mencapai agenda pembangunan, termasuk pelaksanaan pemilu serentak pada 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyerahkan berkas tanggapan atas pengesahan RUU APBN 2024 kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Target pendapatan negara senilai Rp2.802,29 triliun, pagu belanja negara senilai Rp3.325,1 triliun, dan defisit anggaran senilai Rp522,82 triliun atau 2,29% PDB. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.