BINCANG ACADEMY

Tips Sengketa Pemilihan Kontrak Lisensi Pembanding Transaksi Royalti

Redaksi DDTCNews | Senin, 03 April 2023 | 14:47 WIB

Bincang Academy bersama Specialist of DDTC Consulting, Fidelia Yemima Jabanto.

JAKARTA, DDTCNews - Ketika otoritas pajak melakukan pemeriksaan atas sebuah transaksi afiliasi, terkadang ditemukan perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan fiskus mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) atau PKKU. Selisih paham tersebut dapat berujung pada sengketa pajak, yang kini memang cukup marak terjadi.

Salah satu jenis transaksi yang sering dijadikan fokus oleh pemeriksa pajak adalah transaksi aset tidak berwujud (intangibles), yakni transaksi royalti. Ketika terjadi suatu transaksi royalti antara pihak berafiliasi, salah satu permasalahan yang paling umum ditemui adalah pemilihan perjanjian atau kontrak lisensi yang dijadikan pembanding. 

Umumnya, antara pemeriksa dan wajib pajak memiliki perbedaan pemilihan perjanjian lisensi pembanding. Menurut wajib pajak, biaya royalti yang dibayarkan sudah wajar karena masih masuk dalam rentang kewajaran sesuai dengan PKKU. Di sisi lain, pemeriksa menganggap biaya royalti tidaklah wajar, karena di luar rentang kewajaran.

Ketika terjadi sengketa pemilihan perjanjian lisensi pembanding dalam sebuah transaksi royalti, apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak? Bagaimana tips dalam menghadapi sengketa tersebut? Apa yang bisa dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari terjadinya sengketa tersebut?

Saksikan pembahasannya di Bincang Academy bersama Specialist of DDTC Consulting, Fidelia Yemima Jabanto.

Klik link berikut untuk menyaksikan Bincang Academy episode Tips and Trik Sengketa Pemilihan Perjanjian Lisensi Pembanding dalam Transaksi Royalti:

https://youtu.be/FwGSCyvOXbc

Tambahan informasi, sengketa transaksi royalti merupakan salah satu bahasan dalam course DDTC Academy oleh pakar yang sudah berpengalaman dan bersertifikat.

Di antaranya adalah Exclusive Transfer Pricing Webinar berjudul Strategi Menghadapi Sengketa Transfer Pricing di Pengadilan Pajak : Tips Terkini dan Studi Kasus. yang akan segera diselenggarakan pada Sabtu, 15 April 2023. Jangan lupa untuk follow juga Instagram DDTC Academy (@ddtcacademy) atau hubungi Whatsapp Hotline DDTC Academy (Vira).

Gabung grup Whatsapp DDTC Academy untuk mendapatkan informasi pelatihan pajak dan berdiskusi pajak dengan member DDTC Academy lainnya. Jangan lupa, subscribe akun YouTube DDTC Indonesia untuk mendapatkan berbagai ilmu perpajakan secara gratis! (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 08:27 WIB UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)

Mahasiswa UII! Yuk Ikut Pembekalan Softskill dan Tips Magang di DDTC

Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:33 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Mengapa TP Doc Perlu Dibuat Sejak Awal Tahun? Cermati Alasannya

Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Fasilitasi Kursus Sertifikasi ADIT, DDTC Raih Pengakuan Internasional

Senin, 07 Oktober 2024 | 10:11 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

PMK 172/2023: Mengapa Pendekatan Ex-Ante Penting bagi Wajib Pajak?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah