AMERIKA SERIKAT

Tingkatkan Kinerja Investigasi Pajak, IRS Butuh 2.500 Pegawai Baru

Muhamad Wildan | Senin, 21 Maret 2022 | 19:30 WIB
Tingkatkan Kinerja Investigasi Pajak, IRS Butuh 2.500 Pegawai Baru

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Unit Investigasi Internal Revenue Service (IRS) meminta tambahan anggaran kepada Kongres AS guna meningkatkan kapasitas otoritas dalam melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum.

Hingga saat ini, jumlah SDM Unit Investigasi IRS terus menurun, tetapi tanggung jawabnya terus bertambah. Baru-baru ini, IRS juga dipercaya untuk melakukan investigasi atas aliran dana gelap oleh orang-orang kaya Rusia.

"Untuk menjalankan fungsi investigasi secara optimal, Unit Investigasi harus merekrut setidaknya 2.500 karyawan baru untuk 5 tahun ke depan," tulis Unit Investigasi IRS dalam laporannya, Senin (21/3/2022).

Baca Juga:
Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Bila dibandingkan dengan 2010, jumlah pegawai di Unit Investigasi IRS mengalami penurunan 25%. Pada 2021, jumlah pegawai hanya tercatat 2.935 orang, jauh lebih dibandingkan dengan 2010 yang mencapai 4.017 orang.

IRS optimistis otoritas pajak jumlah rekomendasi penuntutan tindak pidana pajak dapat ditingkatkan hingga menjadi 1.600 rekomendasi per tahun apabila penambahan sebanyak 2.500 karyawan dapat direalisasikan.

Bila target tersebut tercapai, praktik pengelakan pajak melalui berbagai bentuk fraud dan pencucian uang dapat dicegah. Dengan demikian, kepatuhan sukarela diharapkan meningkat.

Baca Juga:
Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

"Dengan tambahan sumber daya, Unit Investigasi IRS bisa melakukan lebih banyak hal dalam melakukan penindakan atas tindak pidana dan aliran dana gelap," tulis IRS.

Untuk diketahui, IRS dilibatkan dalam satuan tugas yang ditugasi untuk melacak aliran dana gelap orang-orang superkaya Rusia yang ditengarai terafiliasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Satuan tugas yang dimaksud bernama KleptoCapture.

Selain IRS, instansi yang terlibat dalam KleptoCapture antara lain FBI, US Marshals Service, US Postal Service, US Immigration and Customs Enforcement, dan US Secret Service. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik