JOHN MARSHALL:

'The Power to Tax is The Power to Destroy'

Redaksi DDTCNews | Kamis, 19 Mei 2016 | 08:22 WIB
'The Power to Tax is The Power to Destroy'

KALIMAT ini menguap di udara Amerika Serikat, hampir 200 tahun silam, setelah diucapkan seorang hakim agung terkenal bernama John Marshall, saat kasus McCulloch vs Negara Bagian Maryland masih dalam proses di pengadilan. Ketika itu, Marshall terang-terangan memihak McCulloch.

Secara universal, kalimat itu berarti bahwa kekuasaan pemerintah dalam memungut pajak adalah senjata yang mengerikan yang harus dikekang. Sebab, kekuasaan memajaki itu bukan saja dapat digunakan untuk tujuan meningkatkan pendapatan, tetapi untuk tujuan tertentu yang punya risiko merusak keadaan.

John Marshall lahir di Virginia, AS, 24 September 1755. Dia menghabiskan masa kecilnya dengan membaca buku sejarah dan puisi. Besarnya semangat belajar yang dimiliki Marshall berhasil mengantarkannya sebagai Kepala Pengadilan AS dengan masa jabatan terlama, 30 tahun.

Baca Juga:
‘Presumptive Tax Memastikan Orang Setor Pajak Sesuai Porsinya’

Selain dalam kasus McCulloch di mana ia menyatakan negara bagian tidak dapat memajaki institusi federal, Marshall juga menciptakan banyak inisiatif yang sangat berguna bagi jagat peradilan AS. Hingga kini namanya masih dikenang. Patungnya pun masih tegak berdiri di Gedung Mahkamah Agung AS. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:25 WIB LUIGI EINAUDI:

‘Presumptive Tax Memastikan Orang Setor Pajak Sesuai Porsinya’

Minggu, 14 Juli 2024 | 11:00 WIB MENTERI KEUANGAN ALI WARDHANA

‘Apa yang Diharapkan Jika Pegawai Pajak Hanya Nongkrong di Kantor?’

Kamis, 11 Juli 2024 | 17:28 WIB CEO DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE ARIF AMIRI:

‘Keluarga Ultra-Kaya Perlu Family Office dengan Privasi Tinggi’

Selasa, 04 Juni 2024 | 13:00 WIB HARRY S. TRUMAN:

‘Pegawai Pajak Harus Dipisahkan dari Pengaruh Politik’

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja