TURKI

Tekan Defisit Anggaran, Negara Ini Bakal Adopsi Pajak Minimum Global

Muhamad Wildan | Selasa, 18 Juni 2024 | 08:30 WIB
Tekan Defisit Anggaran, Negara Ini Bakal Adopsi Pajak Minimum Global

Ilustrasi.

ANKARA, DDTCNews - Pemerintah Turki bersiap melakukan reformasi pajak guna meningkatkan penerimaan negara, sekaligus menekan defisit anggaran.

Seluruh kebijakan baru dalam perubahan aturan pajak yang direncanakan pemerintah tersebut ditaksir memberikan tambahan penerimaan sampai dengan TRY226 miliar atau setara dengan 0,7% dari PDB Turki.

"Paket kebijakan pajak ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan keadilan pajak serta mengurangi informalitas. Paket kebijakan ini akan segera disampaikan ke parlemen," ujar Menteri Keuangan Turki Mehmet Simsek, dikutip pada Selasa (18/6/2024).

Baca Juga:
Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Terdapat beberapa kebijakan yang diusulkan. Pertama, mengadopsi pajak minimum global dengan tarif efektif sebesar 15% sesuai dengan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Pajak minimum diberlakukan atas perusahaan multinasional yang beroperasi dan memperoleh laba dari Turki.

Seperti dilansir hurriyetdailynews.com, pemerintah berharap pengenaan pajak minimum global memberikan tambahan penerimaan pajak senilai TRY40 miliar per tahun.

Tak hanya itu, pajak minimum juga akan diberlakukan terhadap perusahaan domestik. Pengenaan pajak minimum atas perusahaan domestik diperkirakan akan memberikan tambahan penerimaan senilai TRY90 miliar.

Baca Juga:
Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Kedua, real estate investment trust akan diwajibkan membayar tarif pajak minimum atas penghasilan berupa penjualan ataupun sewa properti. Pengenaan pajak minimum terhadap real estate investment trust diperkirakan menghasilkan tambahan penerimaan senilai TRY7,2 miliar.

Ketiga, pemerintah berencana untuk mengenakan pajak sebesar 0,03% atas transaksi jual beli aset kripto. Pajak transaksi ini diperkirakan memberikan tambahan penerimaan pajak sampai dengan TRY3,7 miliar.

Sebagai informasi, defisit anggaran Turki pada tahun ini diekspektasikan mencapai TRY2,65 triliun, atau 6,4% dari PDB tahun ini. Bengkaknya defisit disebabkan oleh tingginya belanja rekonstruksi pasca gempa yang dianggarkan oleh pemerintah Turki.

Hingga April 2024, defisit anggaran Turki telah mencapai TRY691 miliar, naik 81% dibandingkan dengan defisit anggaran pada Januari hingga April 2023. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan