THAILAND

Tebar Insentif, Negara Ini Yakin Untung Besar dari Perang Dagang

Dian Kurniati | Sabtu, 18 Januari 2020 | 15:06 WIB
Tebar Insentif, Negara Ini Yakin Untung Besar dari Perang Dagang

Salah satu sudut di Kota Bangkok, Thailand

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand optimistis menjadi yang paling diuntungkan atas kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat-China, dengan jurus mengucurkan banyak insentif pajak untuk para investor.

Kocstak Pootrakool, Penasihat Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mengatakan Thailand berpeluang menarik lebih banyak investor asing, setelah terjalin kesepakatan antara Presiden AS Donald Trump dan utusan perdagangan utama Beijing.

"Terima kasih Presiden Trump," kata Pootrakool, Jumat (17/01/2020).

Pootrakool mengatakan pemerintah akan menawarkan diskon pajak yang lebih besar sekaligus melonggarkan batasan untuk investor agar iklim bisnis di Thailand lebih menarik.

Keringanan pajak tersebut terutama diberikan pada sektor industri prioritas, seperti manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja. Insentif juga siap diberikan pada industri yang mengusung teknologi canggih, seperti pencetakan tiga dimensi (3-D).

Selain menebar insentif pajak, strategi lain dari Thailand untuk menarik investasi adalah merampingkan prosedur imigrasi, yang selama ini dianggap memberatkan pekerja asing.

“Trump dan perang dagang hanyalah faktor percepatan. Ada banyak hal yang perlu kita lakukan secara internal,” tambah Direktur Jenderal Kebijakan dan Strategi Perdagangan, Kementerian Perdagangan, Pimchanok Vonkorpon.

Dalam menarik investasi, Thailand akan bersaing ketat dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Indonesia, Taiwan, dan Vietnam. Mengutip khaosodenglish.com, kesepakatan perdagangan AS-China menjadi fase baru setelah kedua negara melakukan perang tarif sejak 2018.

Meski telah ada kesepakatan, menurut Pootrakool, Thailand tetap berpotensi menjadi negara tujuan pemindahan perusahaan-perusahaan dari China. Alasannya, investor selalu berpikir jangka panjang, serta tetap mewaspadai berbagai risiko.

Baca Juga:
Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

Sepanjang 2019, banyak perusahaan China yang datang berinvestasi ke Thailand, terutama produsen alat elektronik. Nilainya mencapai Th฿8,6 miliar atau US$280 juta, jauh di atas Jepang yang hanya Th฿2,4 miliar atau US$79 juta.

Beberapa perusahaan tersebut bahkan berasal dari Thailand yang telah pindah ke China, tapi akhirnya memilih untuk kembali. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Januari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

Sabtu, 25 Januari 2025 | 12:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

Kamis, 23 Januari 2025 | 15:19 WIB KONSULTASI PAJAK

Usaha Sektor Panas Bumi, Apa Saja Fasilitas PPh yang Bisa Digunakan?

BERITA PILIHAN
Selasa, 28 Januari 2025 | 08:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Selasa, 28 Januari 2025 | 07:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Bekasi Sudah Cetak 1,26 Juta SPPT PBB Sejak Awal 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah