PROFIL PERPAJAKAN SWEDIA

Tarif PPh OP Negara Ini Tertinggi Kedua di Dunia

Redaksi DDTCNews | Selasa, 06 Juni 2017 | 16:15 WIB
Tarif PPh OP Negara Ini Tertinggi Kedua di Dunia

SWEDIA merupakan negara terbesar keempat di Eropa. Meski pernah tercatat sebagai negara termiskin pada abad ke-19, namun saat ini Swedia menjadi salah satu negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi sebesar US$50.319.

Sempat melemah saat terjadi krisis ekonomi dunia, negara yang dijuluki negara Viking ini berhasil bangkit pada tahun 2010 dengan pertumbuhan ekonomi naik hingga 6%. Ekspor menjadi penyumbang tertinggi terhadap kontribusi penerimaan negara.

Sistem Perpajakan

Baca Juga:
Swedia akan Hapus Pajak Penerbangan, Harga Tiket Jadi Lebih Murah

Swedia merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai negara dengan pajak tertinggi di dunia. Pemerintah Swedia menetapkan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi secara progresif yang akan dikontribusikan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Atas penghasilan hingga SEK438.900 akan dikenakan tarif PPh orang pribadi sebesar 32%, penghasilan SEK439.000 – SEK638.500 dikenakan pajak 52% dan penghasilan lebih dari SEK638.600 dikenakan pajak dengan tarif tertinggi sebesar 57%.

Adapun untuk tarif pajak perusahaan, otoritas pajak Swedia (Swedish Tax Agency) atau biasa disebut Skatterverket menetapkan tarif standar flat 22%. Swedia mengenakan tarif 30% atas penghasilan dividen, sementara untuk bunga dan royalti tidak dikenakan pajak.

Baca Juga:
Negara Ini Punya Tarif PPh Badan Lebih Besar untuk Perusahaan Tambang

Tarif PPN ditetapkan sebesar 25%, namun pengurangan tarif diberikan untuk makanan dan jasa penyewaan kamar hotel yang dikenakan PPN sebesar 12% dan untuk tiket masuk ke acara budaya dan wisata di Swedia dikenakan PPN dengan tarif 6%.

Lebih dari 80 negara di dunia termasuk Indonesia telah melakukan penandatanganan perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) dengan Swedia, hal ini ditujukan untuk mengtasi celah penghindaran pajak yang dilakukan oleh para pengemplang pajak. Otoritas pajak Swedia juga telah memberlakukan aturan transfer pricing sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari OECD.

Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan, Politik Parlementer
PDB Nominal US$495,7 miliar (2016)
Pertumbuhan ekonomi 3,3% (2016)
Populasi 9,85 juta jiwa (2016)
Tax Ratio 45,8% (2015)
Otoritas Pajak Swedish Tax Agency (Skatteverket)
Sistem Perpajakan Self-Assessment System
Tarif PPh Badan 22%
Tarif PPh Orang Pribadi 32% - 57%
Tarif PPN 25%
Tarif pajak dividen 30%
Tarif pajak royalti -
Tarif pajak bunga -
Tax Treaty 80 negara


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 Januari 2024 | 15:41 WIB PROFIL PERPAJAKAN NAMIBIA

Negara Ini Punya Tarif PPh Badan Lebih Besar untuk Perusahaan Tambang

Jumat, 13 Oktober 2023 | 15:45 WIB PROFIL PERPAJAKAN EKUADOR

Pajak Lebih Tinggi Jika Domisili Pemegang Saham di Negara Tax Haven

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja