Tarif Pajak Cryptocurrency di Negara Ini Diturunkan

TOKYO, DDTCNews – Pemerintah Jepang berencana mengubah skema pemajakan atas transaksi uang krypto dari pemajakan progresif menjadi pemajakan seragam. Pasalnya, pedagang mata uang krypto di Jepang saat ini bisa dikenakan pajak setinggi 55% atas keuntungan yang diperoleh.

Wakil Perdana Menteri Jepang dan Menteri Keuangan Taro Aso mengungkapkan laba dari perdagangan cryptocurrency akan dipajaki dengan tarif yang seragam dengan tarif yang berlaku kepada pemegang saham.

“Keuntungan yang diperoleh dari transaksi mata uang virtual harus diubah dari penggolongan Pendapatan Lain-lain (miscellaneous income) menjadi Deklarasi Perpajakan Terpisah (declaration separate taxation),” katanya di Tokyo, Senin (25/6).

Keuntungan modal dari penjualan sekuritas dikenakan pajak secara terpisah dari sumber pendapatan lain dengan tarif tetap sebesar 20,315% yang terdiri dari 15,315% tarif pajak nasional dan 5% tarif pajak atas penduduk lokal.

“Tapi berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, pedagang cryptocurrency bisa membayar pajak hingga 55%,” demikian dilansir bitcoin.com.

Otoritas pajak Jepang (National Tax Agency) mencatat Jepang memiliki 7 ambang batas pajak penghasilan dengan tarif berkisar antara 5%-45% berdasarkan jumlah penghasilan. Sementara, tarif PPh maksimum yang berlaku saat ini sebesar 55%.

Miscellaneous income dikenakan pajak yang komprehensif, tarif pajak yang berlaku pun diputuskan sesuai dengan jumlah yang digabungkan dengan penghasilan lain seperti pendapatan berupa gaji.

Sejak pemerintah Jepang menilai laba kripto dipajaki sebagai pendapatan lain-lain, banyak pelaku industri mengkritik hal ini. Terlebih 11.786 dari pelaku industri menandatangani petisi di Change.org yang meminta NTA untuk memajaki keuntungan crypto seperti yang diterapkan pada pemegang saham.

Sebagai informasi, ada 331 pembayar pajak atas pendapatan lain-lain dengan nilai melebihi 100 juta Yen dikabarkan berasal dari pendapatan cryptocurrency, selain dari pendapatan pensiun. (Gfa/Amu)