Ilustrasi. (DDTCNews)
LONDON, DDTCNews – Kelompok kelas menengah di Inggris diperkirakan akan mendapatkan tagihan pajak yang lebih besar tahun depan demi menambal belanja penanggulangan pandemi virus Corona atau Covid-19.
Konsensus ekonom Inggris menilai kebijakan menaikkan tarif pajak tidak bisa dihindari. Apalagi, Menteri Keuangan Rishi Sunak berulang kali menyebutkan keinginan untuk mengembalikan belanja penanganan pandemi senilai £280 miliar atau setara dengan Rp5.278 triliun.
Ancang-ancang meningkatkan tarif pajak tersebut sudah terlihat dari dilanggarnya janji politik untuk tidak menurunkan pagu belanja bantuan internasional. Pekan lalu, belanja bantuan internasional dari 0,7% dari PDB diturunkan menjadi 0,5% dari PDB.
Oleh karena itu, janji untuk tidak meningkatkan tarif pajak kemungkinan besar tidak akan dipenuhi pemerintah."Pilihan meningkatkan tarif pajak kemungkinan besar sudah disepakati secara politik dan ekonomi," kata Kepala Kebijakan Pajak EY Chris Sanger, dikutip Jumat (27/11/2020).
Dia memperkirakan jenis pajak yang akan dinaikkan tarifnya antara lain pajak penghasilan (PPh), PPN dan iuran asuransi nasional. Menurutnya, ketiga jenis pajak tersebut dipilih lantaran merupakan penopang utama penerimaan otoritas pajak Inggris, HMRC.
Senada, Direktur Resolution Foundation James Smith menuturkan agenda kenaikan pajak sudah tidak bisa dihindari lagi meski otoritas fiskal kerap menampik isu tersebut. Dia menilai tambahan setoran pajak sudah sangat dibutuhkan.
Hal ini dikarenakan tambahan penerimaan pajak diperlukan untuk memperbaiki struktur keuangan negara, sekaligus menghadapi tantangan non-Corona seperti demografi yang menua dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Nimesh Shah, Kepala Kebijakan Pajak dari Blick Rothenberg, menuturkan pemerintah berencana meningkatkan tarif dan mengurangi klasifikasi barang bebas PPN. Salah satu rencana yang mencuat adalah mengeluarkan semua jenis makanan dari skema tarif PPN 0%.
Kebijakan mengeluarkan kelompok barang dari skema bebas PPN akan menambah setoran negara sebesar £50 miliar yang £19 miliar di antaranya berasal dari makanan. Meski begitu, kebijakan itu juga berpotensi memengaruhi daya beli kelompok miskin di Inggris.
"Sebetulnya mekanisme termudah bagi Menkeu untuk mengumpulkan tambahan uang untuk mendanai belanja adalah melalui kenaikan tarif sebesar 1% yang masing-masing berlaku untuk PPh, PPN dan iuran asuransi nasional," ujarnya seperti dilansir inews.co.uk. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.