INGGRIS

Tarif Pajak Bakal Naik Tahun Depan, Kelas Menengah Diminta Bersiap

Redaksi DDTCNews | Jumat, 27 November 2020 | 10:45 WIB
Tarif Pajak Bakal Naik Tahun Depan, Kelas Menengah Diminta Bersiap

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews – Kelompok kelas menengah di Inggris diperkirakan akan mendapatkan tagihan pajak yang lebih besar tahun depan demi menambal belanja penanggulangan pandemi virus Corona atau Covid-19.

Konsensus ekonom Inggris menilai kebijakan menaikkan tarif pajak tidak bisa dihindari. Apalagi, Menteri Keuangan Rishi Sunak berulang kali menyebutkan keinginan untuk mengembalikan belanja penanganan pandemi senilai £280 miliar atau setara dengan Rp5.278 triliun.

Ancang-ancang meningkatkan tarif pajak tersebut sudah terlihat dari dilanggarnya janji politik untuk tidak menurunkan pagu belanja bantuan internasional. Pekan lalu, belanja bantuan internasional dari 0,7% dari PDB diturunkan menjadi 0,5% dari PDB.

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Oleh karena itu, janji untuk tidak meningkatkan tarif pajak kemungkinan besar tidak akan dipenuhi pemerintah."Pilihan meningkatkan tarif pajak kemungkinan besar sudah disepakati secara politik dan ekonomi," kata Kepala Kebijakan Pajak EY Chris Sanger, dikutip Jumat (27/11/2020).

Dia memperkirakan jenis pajak yang akan dinaikkan tarifnya antara lain pajak penghasilan (PPh), PPN dan iuran asuransi nasional. Menurutnya, ketiga jenis pajak tersebut dipilih lantaran merupakan penopang utama penerimaan otoritas pajak Inggris, HMRC.

Senada, Direktur Resolution Foundation James Smith menuturkan agenda kenaikan pajak sudah tidak bisa dihindari lagi meski otoritas fiskal kerap menampik isu tersebut. Dia menilai tambahan setoran pajak sudah sangat dibutuhkan.

Baca Juga:
Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Hal ini dikarenakan tambahan penerimaan pajak diperlukan untuk memperbaiki struktur keuangan negara, sekaligus menghadapi tantangan non-Corona seperti demografi yang menua dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Nimesh Shah, Kepala Kebijakan Pajak dari Blick Rothenberg, menuturkan pemerintah berencana meningkatkan tarif dan mengurangi klasifikasi barang bebas PPN. Salah satu rencana yang mencuat adalah mengeluarkan semua jenis makanan dari skema tarif PPN 0%.

Kebijakan mengeluarkan kelompok barang dari skema bebas PPN akan menambah setoran negara sebesar £50 miliar yang £19 miliar di antaranya berasal dari makanan. Meski begitu, kebijakan itu juga berpotensi memengaruhi daya beli kelompok miskin di Inggris.

"Sebetulnya mekanisme termudah bagi Menkeu untuk mengumpulkan tambahan uang untuk mendanai belanja adalah melalui kenaikan tarif sebesar 1% yang masing-masing berlaku untuk PPh, PPN dan iuran asuransi nasional," ujarnya seperti dilansir inews.co.uk. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6