Susun APBN 2025, Filipina Pastikan Tak Ada Kenaikan Tarif Pajak

MANILA, DDTCNews - Pemerintah Filipina menegaskan tidak akan ada kenaikan tarif pajak pada 2025.

Komisioner otoritas pajak Bureau of Internal Revenue (BIR) Romeo Lumagui Jr. mengatakan target pajak pada tahun depan memang akan mengalami kenaikan. Meski demikian, lanjutnya, pemerintah akan berfokus mengoptimalkan penerimaan melalui implementasi UU Kemudahan Membayar Pajak.

"Pemerintah fokus pada UU Kemudahan Membayar Pajak karena kami sepenuhnya menyadari kenaikan tarif atau pengenaan pajak baru berpotensi menghambat pertumbuhan bisnis," katanya, dikutip pada Selasa (16/7/2024).

Lumagui mengatakan optimalisasi penerimaan pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk menyiapkan sistem yang memudahkan masyarakat membayar pajak. Menurutnya, UU Kemudahan Membayar Pajak akan efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saat ini, pemerintah tengah mengajukan APBN 2025 kepada kongres. Sebagaimana disampaikan Menteri Anggaran dan Manajemen Amenah Pangandaman, APBN 2025 diusulkan senilai PHP6,352 triliun.

APBN 2025 berfokus untuk mendorong transformasi ekonomi dan sosial untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berketahanan sesuai dengan visi Presiden Ferdinand R. Marcos Jr.

Sementara itu, Wakil Komisioner BIR Maridur Rosario menyebut UU Kemudahan Membayar Pajak telah mengkategorikan wajib pajak menjadi 4 kelompok yakni mikro, kecil, menengah, dan besar. Menurutnya, pengelompokan ini akan memudahkan setiap wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

"UU Kemudahan Membayar Pajak juga menguraikan kebijakan baru mengenai waktu dan pengajuan pajak dan kewajiban," ujarnya dilansir pna.gov.ph.

UU Kemudahan Membayar Pajak memiliki 6 ruang lingkup. Selain pengklasifikasian wajib pajak, UU ini mengatur penyederhanaan laporan dan pembayaran pajak melalui bank atau penyedia layanan pajak yang ditunjuk.

Kemudian, terdapat ruang penghapusan pajak kepada bendahara pemerintah kabupaten/kota, serta penghapusan perbedaan antara dokumentasi dan dasar penjualan barang dan jasa. Setelahnya, UU mengklasifikasian proses pengajuan restitusi PPN menjadi risiko rendah, menengah, dan tinggi, serta menyediakan fasilitas pendaftaran bagi wajib pajak nonresiden.

UU Kemudahan Membayar Pajak pun turut mengamanatkan otoritas mendigitalkan layanannya dengan mengadopsi sistem terintegrasi dan otomatis. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi layanan dasar perpajakan secara online. (sap)