PEMBIAYAAN

SUN Sepi Peminat, Begini Kata Menkeu

Redaksi DDTCNews | Jumat, 27 April 2018 | 10:56 WIB
SUN Sepi Peminat, Begini Kata Menkeu

JAKARTA, DDTCNews - Serapan lelang Surat Utang Negara (SUN) jauh dari kata memuaskan. Gejolak ekonomi global menjadi faktor utama sepinya minat investor pada instrumen ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terus mengamati secara seksama perkembangan ekonomi saat ini. Pasalnya, hal tersebut berimplikasi langsung pada serapan surat utang untuk pembiayaan APBN.

"Kita akan waspada akan tetap komunikasikan, kebutuhan financing kita akan tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan spekulasi," katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (26/4).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Seperti yang diketahui, pemerintah sebelumnya hanya menyerap dana Rp6,15 triliun dari lelang lima seri SUN. Dana ini ditujukan untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN dengan total penawaran mencapai Rp17 triliun.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan pada Selasa lalu mengumumkan lelang itu tidak memenuhi target indikatif yang ditetapkan Rp17 triliun.

Total penawaran yang masuk dari lelang Rp17 triliun itu tercatat merupakan yang terendah dari lelang SUN sejak Oktober 2016.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Pemerintah sampai harus meningkatkan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10% yaitu di posisi 7% atau paling tinggi sejak Juli 2017 agar lebih menarik bagi investor.

Menurutnya, pemerintah menegaskan kebutuhan pembiayaan yang tercantum dalam APBN 2018 pun akan tetap terjaga dan diperhitungkan dengan matang meski menaikkan imbal hasil dari penerbitan surat utang.

"Tentu kami tetap harus menimbang dari sisi kemungkinan kenaikan biaya dari bunga utang. Kami sudah akan perhatikan di dalam konteks belanja pada semester kedua ini," tutupnya. (Gfa/Amu)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029