Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak wajib pajak segera memanfaatkan program pengungkapan sukarela (PPS).

Arinal mengatakan PPS menjadi kesempatan baik bagi wajib pajak yang belum menyampaikan hartanya secara benar dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Menurutnya, PPS harus segera dimanfaatkan sebelum periodenya berakhir.

"Saya mengimbau agar wajib pajak, khususnya di Provinsi Lampung, untuk memanfaatkan kesempatan dan kemudahan yang diberikan pemerintah," katanya dalam video yang diunggah akun Youtube KP2KP Kalianda, dikutip pada Jumat (27/5/2022).

Arinal mengatakan pemerintah mengadakan PPS untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat melaporkan hartanya dengan benar. Melalui program ini, diharapkan kepatuhan sukarela wajib pajak menjadi lebih baik.

Walaupun dikenakan pajak penghasilan (PPh) final, tarifnya dinilai masih tergolong kecil. Apalagi, menurutnya, keikutsertaan pada PPS juga dapat menghindarkan wajib pajak dari sanksi yang lebih besar.

Arinal mengaku telah mengikuti PPS untuk melaporkan harta yang belum dimasukkan dalam SPT Tahunan. Dia pun mengajak wajib pajak mengikuti jejaknya memanfaatkan PPS sebelum periodenya berakhir.

"Mari kita manfaatkan kesempatan ini. Waktunya sangat terbatas," ujarnya.

Pemerintah mengadakan PPS sebagaimana diatur dalam UU HPP. Periode program tersebut hanya 6 bulan, yakni pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. Selain itu, program tersebut juga dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang belum mengikuti tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020.

Nantinya, peserta PPS akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final yang tarifnya berbeda-beda tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta yang diungkapkan. Tarif PPh final lebih rendah diberikan apabila wajib pajak menginvestasikan hartanya pada surat berharga negara (SBN) dan kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) atau sektor energi terbarukan. (sap)