BELGIA

Studi T&E: Insentif Pajak Belum Menyasar Kendaraan Ramah Lingkungan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 06 Oktober 2020 | 08:00 WIB
Studi T&E: Insentif Pajak Belum Menyasar Kendaraan Ramah Lingkungan

Ilustrasi. (DDTCNews)

BRUSSELS, DDTCNews – Lembaga nonpemerintah, Transport & Environment (T&E) mencatat realisasi insentif pajak mobil yang diberikan pemerintah Inggris dan negara Eropa saat ini sudah menyentuh €32 miliar atau setara dengan Rp555 triliun.

Studi T&E menyebutkan kebijakan insentif mobil berlaku untuk pembelian yang dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan. Namun, insentif pajak justru dinikmati oleh penjualan mobil dengan bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan.

"Pada 2019, Inggris memberikan subsidi pajak senilai €5,7 miliar untuk pembeli mobil atas nama perusahaan dan Jerman memberikan subsidi senilai €12 miliar," kata manajer e-mobility T&E Saul Lopez, Selasa (6/10/2020).

Baca Juga:
Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Lopez menyebutkan skema insentif pajak mobil bagi pembeli korporasi dilakukan dengan berbagai cara di antaranya diskon PPN dan biaya pembelian serta pemeliharaan mobil yang dapat diklaim sebagai pengurang beban pajak. Skema tersebut tidak berlaku untuk pembelian mobil individu.

Dia menyebutkan fasilitas fiskal tersebut justru dimanfaatkan korporasi untuk membeli mobil yang tidak ramah lingkungan. Sebanyak 96% perusahaan yang mendapatkan insentif pajak tercatat membeli kendaraan dengan basis bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel.

Dari catatan tersebut, Lopez menilai perlu pengaturan ulang kebijakan insentif pajak mobil yang dapat lebih diarahkan untuk pembelian mobil dinas perusahaan yang ramah lingkungan sehingga populasi mobil ramah lingkungan bisa ikut meningkat.

Baca Juga:
Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Untuk pasar otomotif Inggris, pembelian mobil oleh korporasi menyumbang 56% dari total penjualan mobil pada 2019. Sebagian besar pembelian mobil untuk menambah armada perusahaan atau sebagai tunjangan untuk karyawan.

"Segmen korporasi membeli sebagian besar mobil baru di Eropa dan mobil listrik sudah menjadi pilihan terbaik untuk kendaraan dinas perusahaan. Untuk itu, uang pembayar pajak harus dipakai lebih selektif untuk kebijakan subsidi mobil," tutur Lopez.

Seperti dilansir The Guardian, pembelian mobil listrik oleh perusahaan tengah meningkat. Korporasi besar Eropa seperti Unilever dan Ikea sudah memiliki komitmen untuk menambah kendaraan milik perusahaan dengan mobil berbasis energi listrik. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan