SOSIALISASI TAX AMNESTY UI

Sri Mulyani: Target Tax Amnesty Sulit & Berat

Redaksi DDTCNews | Minggu, 04 September 2016 | 16:01 WIB
Sri Mulyani: Target Tax Amnesty Sulit & Berat

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui mencapai target tax amnesty adalah hal yang sulit dan berat. Saat ini dia membutuhkan semangat dan dukungan dari masyarakat untuk menyukseskan program tax amnesty.

Hal itu dia sampaikan saat menjadi keynote speaker dalam acara sosialisasi tax amnesty bagi sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) beberapa waktu lalu. Sri Mulyani juga menekankan masalah sosialisasi.

“Sosialisasi seharusnya tak berjalan paralel dengan penerapan program. Seharusnya sosialisasi di lakukan sebelum Undang-Undang disahkan,” terangnya.

Baca Juga:
Kinerja APBN 2024, Prabowo: Kita Mampu Kendalikan Defisit

Dia meminta seluruh sivitas akademika UI ikut membantu menyosialisasikan tax amnesty. Menurutnya, untuk menjadi bangsa yang maju masyarakat harus memiliki kesadaran beperan aktif dan terlibat dalam kebijakan pemerintah.

“Rasio pajak kita kecil hanya 11%, padahal pertumbuhan ekonominya cepat dan banyak tumbuh kelas menengah. Ini ada yang salah, kritilk pertamanya adalah Ditjen Pajak,” imbuhnya.

Menjawab hal itu, dia menekankan berkomitmen penuh untuk melakukan reformasi perpajakan. Namun, proses tersebut membutuhkan waktu, tidak bisa instan.

Baca Juga:
Kenaikan PPN Hanya untuk Barang Mewah, Paket Stimulus Tetap Diberikan

Dia juga meminta kepada peserta yang hadir untuk melapor kepadanya apabila mengetahui ada pegawai di jajaran Kementerian Keuangan maupun Ditjen Pajak yang memeras masyarakat.

Sri Mulyani tidak ingin masyarakat menjadikan tindakan penyalahgunaan oknum pegawai tersebut sebagai alasan untuk tidak membayar pajak. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 31 Desember 2024 | 19:45 WIB KINERJA FISKAL

Kinerja APBN 2024, Prabowo: Kita Mampu Kendalikan Defisit

Selasa, 31 Desember 2024 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Hanya untuk Barang Mewah, Paket Stimulus Tetap Diberikan

Selasa, 31 Desember 2024 | 19:13 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut PMK soal PPN 12% untuk Barang Mewah Segera di-Upload

Selasa, 31 Desember 2024 | 12:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Soal Anggaran, Prabowo Minta Menteri Tak Ganggu Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Selasa, 31 Desember 2024 | 21:17 WIB CORETAX SYSTEM

Prabowo Luncurkan Coretax System, Diterapkan Mulai 1 Januari 2025

Selasa, 31 Desember 2024 | 19:45 WIB KINERJA FISKAL

Kinerja APBN 2024, Prabowo: Kita Mampu Kendalikan Defisit

Selasa, 31 Desember 2024 | 19:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Berlaku 2025, Barang-Barang Mewah Ini Bakal Dikenai PPN 12 Persen

Selasa, 31 Desember 2024 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Hanya untuk Barang Mewah, Paket Stimulus Tetap Diberikan

Selasa, 31 Desember 2024 | 19:13 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut PMK soal PPN 12% untuk Barang Mewah Segera di-Upload

Selasa, 31 Desember 2024 | 18:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah yang Kena PPnBM, Selain Itu Masih 11%

Selasa, 31 Desember 2024 | 18:25 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo: Kenaikan PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah yang Kena PPnBM

Selasa, 31 Desember 2024 | 18:00 WIB ASET KRIPTO

Melonjak, Transaksi Aset Kripto Sepanjang 2024 Capai Rp556,53 Triliun

Selasa, 31 Desember 2024 | 17:30 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2024

Cerita Penilai Pajak DJP, Juara III Lomba Menulis DDTCNews 2024

Selasa, 31 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Investor Diminta Segera Lapor LKPM Kuartal IV/2024, Ini Kata BKPM