Sistem Pajak Properti di Negara-Negara OECD Masih Perlu Diperbaiki

PARIS, DDTCNews - Laporan terbaru Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyimpulkan sistem pajak properti perumahan yang ada di sejumlah yurisdiksi saat ini masih perlu diperbaiki.

Dalam laporan berjudul Housing Taxation in OECD Countries, sistem pajak properti perumahan yang efektif, efisien, dan adil dapat meningkatkan geliat transaksi properti sekaligus membantu mengerek penerimaan pajak.

"Ada ruang yang besar bagi setiap negara untuk memperbaiki pajak properti perumahan. Laporan ini memberikan sejumlah opsi kebijakan untuk membantu reformasi kebijakan," ujar Direktur Centre for Tax Policy and Administration OECD Pascal Saint-Amans, Jumat (22/7/2022).

Dalam laporan tersebut, masih banyak negara-negara anggota OECD yang mengenakan pajak properti perumahan berdasarkan valuasi properti yang terlalu rendah.

Pada gilirannya, kondisi tersebut menggerus potensi penerimaan, efisiensi, dan keadilan dari sistem pajak properti perumahan. Akibat valuasi yang terlalu rendah, pemilik rumah membayar pajak properti dengan nilai yang lebih dari yang seharusnya.

Negara-negara OECD juga masih menggantungkan penerimaan pada pajak atas transaksi properti meski pajak tersebut diketahui dapat menghambat mobilitas.

OECD menyarankan kepada tiap yurisdiksi untuk mengenakan pajak properti residensial berdasarkan valuasi yang terkini. Pajak atas transaksi properti juga perlu diturunkan.

Progresivitas sistem pajak properti juga perlu ditingkatkan, salah satunya dengan cara membatasi pemberian insentif. Insentif yang banyak diterapkan, khususnya mortgage interest relief, ternyata bersifat regresif dan tidak mampu meningkatkan tingkat kepemilikan rumah.

"Di tengah tantangan besar pada pasar perumahan, sistem pajak properti perumahan yang adil dan efisien memiliki peran penting," ujar Saint-Amans. (rig)