THAILAND

Setoran PPN PMSE Lampaui Target, Thailand Berhasil Raup Rp2,47 Triliun

Dian Kurniati | Senin, 22 Agustus 2022 | 09:30 WIB
Setoran PPN PMSE Lampaui Target, Thailand Berhasil Raup Rp2,47 Triliun

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand telah mengumpulkan penerimaan 5,95 miliar baht atau sekitar Rp2,47 triliun dari pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital luar negeri lewat perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Wakil juru bicara pemerintah Rachada Dhnadirek mengatakan setoran PPN PMSE itu dikumpulkan sejak Oktober 2021 hingga Juli 2022. Angka itu juga melampaui target pemerintah yang senilai 951 juta baht atau sekitar Rp396,15 miliar.

"Otoritas pajak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pengumpulan pajak sehingga menghasilkan tambahan 800 juta baht," katanya, dikutip pada Senin (22/8/2022).

Baca Juga:
Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Rachada menuturkan setoran PPN PMSE yang mencapai Rp2,47 triliun tersebut diperoleh dari 138 perusahaan digital yang terdaftar. Adapun total nilai layanan yang dikenakan PPN mencapai 85 miliar baht.

Dia menjelaskan UU tentang pajak layanan elektronik yang berlaku mulai September 2022 mengatur operator luar negeri yang menyediakan layanan online di Thailand untuk mendaftarkan diri atau ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.

Kemudian, mereka diwajibkan untuk memungut PPN sebesar 7%. Adapun kewajiban pemungutan PPN ini berlaku bagi perusahaan digital luar negeri memiliki pendapatan tahunan lebih dari 1,8 juta baht atau Rp839,6 juta.

Baca Juga:
Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Saat ini, lanjut Rachada, otoritas pajak telah memiliki teknologi yang memungkinkan pejabat untuk mengumpulkan lebih banyak data tentang vendor online, membuat penilaian pajak, serta mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan digital.

Otoritas pajak juga sedang mempersiapkan pembentukan satuan tugas untuk memastikan perusahaan digital patuh membayar pajak mereka. Di sisi lain, aturan mengenai pendaftaran PPN PMSE bakal ditingkatkan sehingga lebih sesuai dengan karakteristik bisnisnya.

"Perdana menteri telah memprioritaskan peningkatan pengumpulan pajak agar lebih mencerminkan lingkungan yang berubah berdasarkan prinsip keadilan dan efisiensi," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini