Setoran Pajak Kendaraan Rendah, Pemprov Diminta Gencarkan Penagihan

SEMARANG, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah mencatat realisasi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dalam tahun berjalan ini sudah mencapai Rp4,4 triliun.

Kepala Bapenda Provinsi Jateng Nadi Santoso mengatakan realisasi penerimaan pajak tersebut setara dengan 67,68% dari target Rp6,5 triliun. Menurutnya, realisasi penerimaan yang masih rendah ini terjadi karena kepatuhan masyarakat belum terbangun.

"Kesadaran masyarakat juga masih rendah," katanya, dikutip pada Minggu (3/11/2024).

Nadi menuturkan realisasi pajak kendaraan bermotor secara persentase memang masih lebih kecil ketimbang jenis pajak lainnya seperti bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang sudah mencapai 76,05% dan pajak air permukaan 72%.

Meski begitu, Bapenda berupaya mengoptimalkan penerimaan dengan menggencarkan penagihan secara door to door melalui program Sengkuyung. Saat ini, tercatat ada 2,6 juta wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, Bapenda juga berupaya melakukan validasi atas data wajib pajak dan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jateng, serta menggandeng kepolisian untuk melaksanakan sosialisasi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Dedy Endriyanto menilai Bapenda perlu memaksimalkan peran unit pelayanan teknis daerah (UPTD) yang tersebar di berbagai wilayah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak.

"Selama ini, penerimaannya memang rendah. Kami di sini [di Komisi C DPRD] terus mendorongnya sekaligus berusaha memberikan solusi dalam hal penerimaan PAD," ujarnya.

Dedy menyebut pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jateng. Melalui peningkatan PAD, pemprov akan memperoleh tambahan penerimaan untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Dalam optimalisasi pajak kendaraan bermotor, dia juga meminta Bapenda mendorong para UPTD lebih berperan aktif dalam melakukan penagihan. Alasannya, UPTD menjadi perpanjangan tangan Bapenda Provinsi Jateng di kabupaten/kota.

Untuk itu, Bapenda juga perlu memastikan setiap UPTD mampu mencapai target penerimaan yang diberikan setiap tahun. (rig)