Senat Akhirnya Setujui Proposal Pemangkasan Tarif PPh Badan

MANILA, DDTCNews – Senat Filipina menyetujui pengesahan RUU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE), sehingga tinggal menunggu pengesahan oleh parlemen.

Ketua Senat dari Komite Keuangan Pia Cayetano mengatakan RUU CREATE akan mengundang banyak investor dan mendukung pemulihan ekonomi Filipina. Selain itu, aturan itu juga akan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Inti dari CREATE adalah agar semua lembaga promosi investasi dapat dipertanggungjawabkan, dan mengajukan insentif kepada Badan Peninjau Insentif Pajak [Fiscal Incentives Review Board/FIRB] secara bertanggung jawab," katanya, Kamis (26/11/2020).

Pia mengatakan senat memberikan persetujuan terhadap RUU CREATE dengan perolehan suara 20-1. Senat akhirnya menyetujui setelah melewati beberapa kali perubahan nama dan perdebatan sengit tentang perubahan rezim pajak akan berdampak pada ekonomi.

Isu paling penting dalam RUU CREATE yakni pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 30% menjadi 25%. Pada perusahaan dengan pendapatan di bawah P5 juta atau Rp1,56 miliar per tahun, pajak akan lebih rendah lagi, yaitu 20%.

Pemerintah ingin memangkas tarif PPh badan karena Filipina saat ini tercatat memiliki pajak badan tertinggi di kawasan. Selain itu, CREATE juga akan memberikan fleksibilitas dan wewenang kepada Presiden untuk mengubah periode atau cara pemberian insentif pajak.

Pemerintah menargetkan beleid itu mampu menarik investor demi membantu pemulihan ekonomi Filipina dari pandemi Covid-19. Satu-satunya senator yang menolak RUU CREATE yakni Richard Gordon. Dia menilai pemerintah memberikan insentif pajak secara berlebihan.

Gordon mengusulkan mengecualikan Subic Bay Metropolitan Authority dan zona pelabuhan bebas lainnya dari cakupan CREATE. Selain itu, ia mengkritik kewenangan FIRB yang bisa memberikan insentif pajak kepada pengusaha berdasarkan RUU tersebut.

"Ini benar-benar menggangguku," ujarnya seperti dilansir newsinfo.inquirer.net.

FIRB adalah komite antarlembaga yang sudah ada dan dikepakai Departemen Keuangan. Saat ini, FIRB hanya dapat memberikan keringanan pajak kepada perusahaan milik negara. (rig)