INGGRIS

Ringankan Beban Pelaku UMKM, Inggris Naikkan Threshold PKP

Muhamad Wildan | Jumat, 08 Maret 2024 | 13:30 WIB
Ringankan Beban Pelaku UMKM, Inggris Naikkan Threshold PKP

Ilustrasi. 

LONDON, DDTCNews - Inggris akan meningkatkan ambang batas atau threshold pengusaha kena pajak (PKP) dari £85.000 menjadi £90.000 mulai bulan depan.

Dalam pidatonya, Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt mengatakan threshold PPN terakhir kali dinaikkan 7 tahun yang lalu. Menurut Hunt, kenaikan threshold PKP akan mengurangi beban kepatuhan dan keuangan para pelaku usaha.

"Puluhan ribu usaha tidak lagi diwajibkan menyetorkan PPN. Ini mendorong lebih banyak perusahaan untuk berinvestasi dan berkembang," ujar Hunt dalam pidato penyampaian Spring Budget 2024 di parlemen, Kamis (7/3/2024).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Merujuk pada dokumen Spring Budget 2024, ada lebih dari 28.000 pengusaha yang terbebas dari kewajiban memungut dan menyetor PPN pada 2024-2025 berkat kenaikan threshold PKP.

Pemerintah pun memproyeksikan potensi PPN yang hilang akibat kenaikan threshold PKP akan mencapai £150 juta pada tahun anggaran 2024-2025. Dalam jangka menengah, kenaikan threshold PKP justru berpotensi meningkatkan penerimaan pajak senilai £65 juta pada 2028-2029.

"Kebijakan ini akan memastikan bahwa Inggris tetap menjadi salah satu negara dengan threshold PKP tertinggi di OECD. Ada lebih dari 28.000 pengusaha akan tidak lagi terdaftar sebagai PKP," kata Hunt.

Baca Juga:
Sertel Kena Suspend, Begini Cara Sampaikan Klarifikasi ke Ditjen Pajak

Merespons kebijakan tersebut, Federation of Small Businesses (FSB) mengungkapkan threshold PKP seharusnya ditingkatkan menjadi senilai £100.000, bukan hanya £90.000.

"Kami sesungguhnya berharap ada lebih banyak kebijakan yang diumumkan hari ini guna membantu meringankan usaha kecil dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari," ujar Ketua Bidang Kebijakan FSB Tina McKenzie seperti dilansir thisismoney.co.uk. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Senin, 21 Oktober 2024 | 19:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sertel Kena Suspend, Begini Cara Sampaikan Klarifikasi ke Ditjen Pajak

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja