AMERIKA SERIKAT

Reformasi Pajak Trump Diprediksi Dongkrak Ekonomi AS

Redaksi DDTCNews | Kamis, 28 September 2017 | 14:33 WIB
Reformasi Pajak Trump Diprediksi Dongkrak Ekonomi AS

WASHINGTON DC, DDTCNews – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Partai Republik akan mengumumkan rencana reformasi pajak terkait pemangkasan tarif pajak individu, korporasi dan kalangan dunia usaha lainnya.

Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan jika reformasi pajak yang diusulkan Presiden Trump dapat berjalan efektif, maka diperirakan akan membawa peningkatan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) AS sebesar 1%.

“Pelaksanaan reformasi pajak AS yang tepat itu penting. Pendapatan pemerintah federal dapat bertambah hampir US$3 triliun atau Rp40.152 triliun dalam satu dekade berikutnya,” ujarnya, Rabu (27/9).

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Dalam perombakan tersebut, tarif pajak perusahaan akan dipangkas menjadi 20% dari yang berlaku sebelumnya sebesar 35%. Perusahaan-perusahaan juga diizinkan untuk melakukan penghapusan belanja modal selama lima tahun.

Selain itu, dilansir dalam nytimes.com, perusahaan-perusahaan yang meraup laba dari bisnis di luar negeri akan diberikan kebijakan pengampunan pajak satu kali untuk membawa pulang atau merepatriasi perolehan untung mereka. Namun, besarannya masih belum ditentukan, bisa bervariasi tergantung apakah pendapatan tersebut berupa uang tunai atau investasi yang tidak terlalu likuid.

Sementara untuk pajak individu akan dibagi ke dalam tiga lapisan yakni 12%, 25% dan 35%. Angka tersebut lebih rendah dari besaran tarif pajak tertinggi yang berlaku saat ini sebesar 39,6%. Tetapi hal ini masih belum pasti sebab komite pajak akan diberi keleluasaan untuk menambahkan besaran keempat bagi para wajib pajak dengan pendapatan tertinggi.

Pengumuman ini merupakan hasil dari proses panjang selama berbulan-bulan untuk membuat rencana perombakan pajak yang menjadi janji utama dalam kampanye Trump. Secara bersamaan, pengumuman ini juga menjadi tanda dimulainya persaingan brutal antar-anggota parlemen dalam Kongres khususnya yang tidak setuju dengan poin-poin utama rencana ini.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN