AMERIKA SERIKAT

Reformasi Pajak Trump Diprediksi Dongkrak Ekonomi AS

Redaksi DDTCNews | Kamis, 28 September 2017 | 14:33 WIB
Reformasi Pajak Trump Diprediksi Dongkrak Ekonomi AS

WASHINGTON DC, DDTCNews – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Partai Republik akan mengumumkan rencana reformasi pajak terkait pemangkasan tarif pajak individu, korporasi dan kalangan dunia usaha lainnya.

Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengatakan jika reformasi pajak yang diusulkan Presiden Trump dapat berjalan efektif, maka diperirakan akan membawa peningkatan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) AS sebesar 1%.

“Pelaksanaan reformasi pajak AS yang tepat itu penting. Pendapatan pemerintah federal dapat bertambah hampir US$3 triliun atau Rp40.152 triliun dalam satu dekade berikutnya,” ujarnya, Rabu (27/9).

Baca Juga:
Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

Dalam perombakan tersebut, tarif pajak perusahaan akan dipangkas menjadi 20% dari yang berlaku sebelumnya sebesar 35%. Perusahaan-perusahaan juga diizinkan untuk melakukan penghapusan belanja modal selama lima tahun.

Selain itu, dilansir dalam nytimes.com, perusahaan-perusahaan yang meraup laba dari bisnis di luar negeri akan diberikan kebijakan pengampunan pajak satu kali untuk membawa pulang atau merepatriasi perolehan untung mereka. Namun, besarannya masih belum ditentukan, bisa bervariasi tergantung apakah pendapatan tersebut berupa uang tunai atau investasi yang tidak terlalu likuid.

Sementara untuk pajak individu akan dibagi ke dalam tiga lapisan yakni 12%, 25% dan 35%. Angka tersebut lebih rendah dari besaran tarif pajak tertinggi yang berlaku saat ini sebesar 39,6%. Tetapi hal ini masih belum pasti sebab komite pajak akan diberi keleluasaan untuk menambahkan besaran keempat bagi para wajib pajak dengan pendapatan tertinggi.

Pengumuman ini merupakan hasil dari proses panjang selama berbulan-bulan untuk membuat rencana perombakan pajak yang menjadi janji utama dalam kampanye Trump. Secara bersamaan, pengumuman ini juga menjadi tanda dimulainya persaingan brutal antar-anggota parlemen dalam Kongres khususnya yang tidak setuju dengan poin-poin utama rencana ini.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

Sabtu, 07 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Presidensi Trump Berefek ke Investasi, RI Selaraskan Insentif Pajak

Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP