Ratusan Ribu WP Nunggak PBB, Kejari Diminta Ikut Lakukan Penagihan

SEMARANG, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang akan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) dalam rangka penagihan atas tunggakan pajak.

Kepala Bapenda Kota Semarang Indriyasari mengatakan terdapat piutang PBB tahun pajak 2021 dan tahun pajak sebelumnya senilai Rp141,14 miliar dari 145.875 wajib pajak. Dalam penagihan tersebut, lanjutnya, Bapenda akan menggandeng Kejari Kota Semarang.

"Melalui kerjasama antara kedua instansi, kami harap masyarakat akan lebih patuh dalam pembayaran pajak," katanya, dikutip pada Senin (4/7/2022).

Selain menagih PBB, Bapenda juga meminta bantuan Kejari untuk mempercepat pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) terhadap 16.899 wajib pajak.

Berkaca pada pengalaman tahun lalu, lanjut Indriyasari, kerja sama kedua instansi bisa menghasilkan penagihan atas piutang pajak yang signifikan. Tahun lalu, pajak yang ditagih Kejari mampu mencapai Rp80 miliar.

"Kami harap tahun ini, penagihan piutang juga bisa membuahkan hasil yang signifikan. Soalnya penagihan yang hanya dilakukan oleh Bapenda saja, dengan dukungan Kejari hasilnya pasti akan berbeda," ujarnya.

Indriyasari berharap kerja sama penagihan piutang dapat membantu pemenuhan target PBB senilai Rp577 miliar dan BPHTB senilai Rp675 miliar pada APBD 2022. Dia juga mengimbau wajib pajak untuk patuh melunasi kewajibannya.

Sementara itu, Kepala Kejari Kota Semarang Emy Munfarida meminta wajib pajak untuk melunasi tunggakan dengan memanfaatkan fasilitas pembebasan denda PBB hingga akhir September 2022 dan fasilitas pengurangan BPHTB sebesar 30% yang diberikan hingga akhir Agustus 2022.

"Harapannya wajib pajak yang menunggak dapat segera melunasi, apalagi masih ada bebas denda untuk PBB dan diskon 30% bagi BPHTB," tuturnya. (rig)