Pungutan Pajak Turis Tidak Transparan, Pemerintah Tuai Protes

MADRID, DDTCNews – Asosiasi Pengusaha Hotel di Mallorca, Spanyol akhirnya memprotes kebijakan pemajakan atas wisatawan. Pasalnya, pajak yang mereka kira akan dialokasikan ke pariwisata justru digunakan untuk mesponsori acara Penghargaan Musik Los 40 di Palma.

Sebagai kompensasi atas hal ini, para pengusaha meminta pemerintah menagguhkan pajak pariwisata untuk 2022. Pengusaha menilai dana pengembangan lingkungan dan pariwisata bisa saja didapat dari Uni Eropa, tanpa membenani mereka dengan pajak pada tahun depan. Ketidakpercayaan para pengusaha ini membuat mereka juga menolak pemajakan di luar sektor pariwisata.

"Kita tidak sadar bahwa selama 3 tahun ini sangat tidak awas. Pajak pariwisata justru digunakan untuk pandemi dan itu menyalahi objektivitas pajak," ungkap pihak federasi dalam majorcadailybulletin.com, dikutip Selasa (30/11/2021).

Apalagi pemerintah daerah setempat menunda pertemuan dengan para pengusaha. Pemerintah memilih memutuskan kebijakan terkait alokasi penerimaan pajak tanpa masukan dari asosiasi pengusaha.

Penangguhan pertemuan komisi ini juga dinilai menunjukan rendahnya transparansi pemerintah. Mereka menuntut adanya hak yang sama bagi setiap organisasi untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan.

Perlu diketahui pula bahwa Asosiasi Pengusaha Hotel Mallorca sebenarnya telah menentang pajak tersebut sejak awal diperkenalkan yakni 2016. Mereka menilai pajak ini akan menurunkan daya saing dengan destinasi wisata lain. (tradiva sandriana/sap)