INGGRIS

Pulihkan Sektor Ritel, Restitusi PPN Turis Perlu Diberlakukan Lagi

Dian Kurniati | Senin, 28 Agustus 2023 | 17:30 WIB
Pulihkan Sektor Ritel, Restitusi PPN Turis Perlu Diberlakukan Lagi

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews - Pengusaha di Inggris mengusulkan pemberlakuan kembali kebijakan restitusi PPN untuk turis asing.

Kepala Bidang Kebijakan Publik Federasi Usaha Kecil (Federation of Small Businesses/FSB) Tina McKenzie mengatakan pemerintah perlu membuat langkah berani agar turis asing tertarik datang ke Inggris. Menurutnya, kebijakan restitusi PPN akan menarik kunjungan turis asing sekaligus meningkatkan penjualan barang dan jasa di Inggris, termasuk pada usaha kecil.

"Belanja bebas pajak akan menarik pengunjung asing dan berbelanja pada pelaku ritel, bahkan di restoran, bar, dan tempat pariwisata yang saat ini masih berjuang pulih seperti sebelum pandemi Covid-19," katanya, dikutip pada Senin (28/8/2023).

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

McKenzie mengatakan FSB memiliki mewakili sekitar 150.000 pedagang di Inggris yang mengharapkan peningkatan kunjungan turis asing. Terlebih, perayaan Natal dan libur akhir tahun bakal tiba dalam waktu kurang dari 4 bulan lagi.

Dia menilai wisatawan asing yang berkunjung ke Inggris pada akhir tahun biasanya mendatangi pasar Natal dan tempat perbelanjaan. Apabila ada restitusi pajak, wisatawan asing pun tidak akan segan untuk banyak berbelanja selama berwisata.

Restitusi PPN bagi wisatawan asing sempat diberlakukan di Inggris dan tercatat mampu meningkatkan kunjungan turis. Namun, fasilitas pajak ini kemudian dihapus saat Inggris keluar dari Uni Eropa pada 2021.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Pada saat itu, lebih dari 350 perusahaan, termasuk Marks & Spencer dan Burberry telah menandatangani surat terbuka yang meminta pemerintah untuk membatalkan pencabutan fasilitas restitusi PPN. Sejumlah perusahaan kecil pun ikut menyuarakan desakan ini.

McKenzie lantas mengutip penelitian Oxford Economics yang menyatakan fasilitas restitusi PPN akan menambah miliaran dolar bagi perekonomian dan mendukung penyediaan 78.000 lapangan kerja.

"Pelaku usaha khawatir dampak negatif dari PPN turis terus berlanjut sehingga mendorong turis asing pengunjung kota seperti ke Paris ketimbang berbelanja ke London," ujarnya dilansir dailymail.co.uk. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja