NORWEGIA

Profit Margin Petani Ikan Membesar, Otoritas Ini Usulkan Pajak Salmon

Vallencia | Kamis, 06 April 2023 | 10:30 WIB
Profit Margin Petani Ikan Membesar, Otoritas Ini Usulkan Pajak Salmon

Ilustrasi peternakan salmon. Foto: (David Wall/Alamy/New York Times)

OSLO, DDTCNews – Usulan pajak salmon (salmon tax) menimbulkan polemik di berbagai kalangan. Sebab, usulan tersebut bakal diberlakukan di Norwegia yang memasok lebih dari 50% salmon secara global.

Kementerian Keuangan Norwegia mengatakan pungutan tersebut dirancang untuk kesejahteraan masyarakat di pesisir pantai. Pajak salmon akan dialokasikan untuk biaya sekolah, perawatan lansia, dan layanan lainnya.

“[Pajak salmon] dirancang agar masyarakat pesisir menerima nilai lebih dari budidaya ikan. Kota penghasil salmon akan menerima lebih banyak bantuan untuk sekolah, perawatan lansia dan layanan kesejahteraan lainnya,” katanya, Kamis (6/4/2023).

Baca Juga:
Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Pada 2022, margin keuntungan operasional untuk petani salmon Norwegia ditaksir mencapai 45%. Menilai kondisi tersebut, pemerintah mengajukan proposal menaikkan pajak untuk industri terkait. Kenaikan pajak yang diusulkan menjadi 40% dari normalnya 22%.

Usulan tersebut dikenal sebagai pajak salmon. Beberapa jam setelah pengumuman, harga saham perusahaan salmon anjlok. Namun, pemerintah mengusulkan untuk tetap mempertahankan kebijakan tersebut dengan menurunkan tarif pajak salmon sementara menjadi 35%.

Publik menilai kebijakan tersebut sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan negara pada dana pensiun negara. Selain itu, kebijakan ini dapat mengimbangi peningkatan pengeluaran pemerintah untuk subsidi listrik akibat krisis energi.

Baca Juga:
Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Para ahli juga memandang pajak salmon dapat mendukung kesejahteraan masyarakat lokal dan berpotensi membatasi kerusakan lingkungan laut.

Meskipun pajak ini tidak menjamin peraturan lingkungan yang lebih baik, para ahli menganggap kebijakan itu akan mengarah pada distribusi pendapatan yang lebih baik dari eksploitasi sumber daya bersama.

“Pajak salmon Norwegia menempatkan orang di atas keuntungan,” ujar Profesor SOAS University of London Guy Standing dikutip dari theguardian.com.

Baca Juga:
Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Di sisi lain, pajak salmon mendapatkan pertentangan dari perwakilan industri. Norwegian Seafood Federation Kristin Langeland berpendapat pungutan pajak baru akan merusak daya saing harga dan pertumbuhan ekonomi.

“Sudah ada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan akan ada lebih sedikit uang untuk investasi. Pajak akan merusak perekonomian Norwegia,” tuturnya.

Langeland mengeklaim sekitar NOK40 miliar investasi di bidang perikanan salmon telah ditunda atau dibatalkan sejak musim gugur lalu setelah pemerintah pertama kali mengusulkan pajak salmon. Tak hanya itu, harga saham perusahaan salmon juga makin terpukul. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis