AMERIKA SERIKAT

Presiden AS Kembali Usulkan Kenaikan Tarif PPh Badan Jadi 28 Persen

Muhamad Wildan | Kamis, 14 Maret 2024 | 15:00 WIB
Presiden AS Kembali Usulkan Kenaikan Tarif PPh Badan Jadi 28 Persen

Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Halaman Selatan Gedung Putih, di Washington, Amerika Serikat, Selasa (9/8/2022). (foto: ANTARA FOTO/REUTERS/Evelyn Hockstein/aww/djo)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengusulkan kembali peningkatan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 21% menjadi 28%.

Kementerian Keuangan menilai kenaikan tarif diperlukan guna meningkatkan progresivitas sistem pajak sekaligus menekan ketimpangan penghasilan. Selain itu, dampak kenaikan PPh badan terhadap masyarakat juga cenderung minim.

"Sebagian besar dampak kenaikan PPh badan akan ditanggung oleh investor asing. Kenaikan tarif tidak akan menambah beban PPh bagi warga AS," sebut Kementerian Keuangan dalam laporannya, dikutip pada Kamis (14/3/2024).

Baca Juga:
Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Penghasilan dari aktivitas penanaman modal oleh C corporation (C-corp) juga tidak dipajaki lagi di tingkat pemegang saham. Oleh karena itu, PPh badan adalah instrumen utama untuk mengenakan pajak atas laba dari penanaman modal tersebut.

Sebagai informasi, C-corp adalah struktur hukum untuk perusahaan di mana pemilik atau pemegang saham dikenakan pajak secara terpisah dari entitas.

Tak hanya mengusulkan kenaikan tarif PPh badan, Biden juga mengusulkan kenaikan tarif pajak minimum korporasi (corporate alternative minimum tax) dari 15% ke 21%. Pajak minimum korporasi dikenakan atas book income.

Baca Juga:
Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

"Berkat undang-undang yang telah disepakati sebelumnya, perusahaan kini harus membayar pajak minimal 15%. Namun, jumlah tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang ditanggung oleh pekerja," kata Biden.

Menurut Kementerian Keuangan, kehadiran pajak minimum korporasi diperlukan untuk mengurangi disparitas antara laba yang dilaporkan dalam SPT dan laba yang dilaporkan kepada pemegang saham.

"Proposal ini diusulkan untuk memastikan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara agresif dapat membayar pajak dengan besaran yang sesuai," tulis Kementerian Keuangan.

Bila disetujui, kenaikan tarif PPh badan menjadi sebesar 28% dan kenaikan tarif pajak minimum korporasi menjadi sebesar 21% bakal berlaku pada tahun pajak yang dimulai setelah 31 Desember 2023. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor