KPP PRATAMA KOLAKA

Petugas Pajak Adakan Kunjungan ke Alamat WP yang Masuk Daftar Sasaran

Redaksi DDTCNews | Minggu, 29 September 2024 | 15:30 WIB
Petugas Pajak Adakan Kunjungan ke Alamat WP yang Masuk Daftar Sasaran

Ilustrasi.

KOLAKA, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kolaka melakukan kunjungan kerja ke beberapa alamat wajib pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) di wilayah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara pada 11 September 2024.

Kunjungan dilaksanakan selama 3 hari pada 11 - 13 September 2024. Dalam kegiatan ini, petugas pajak akan melaksanakan penyuluhan secara langsung kepada wajib pajak yang terpilih berdasarkan peta risiko kepatuhan Compliance Risk Management (CRM).

“DSPT merupakan daftar sasaran yang telah disusun untuk menentukan prioritas wajib pajak dalam program edukasi perpajakan,” kata Penyuluh KPP Pratama Kolaka Yuniar Amalia Nur Azmy dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Minggu (29/9/2024).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Peta risiko kepatuhan ini dibuat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mengubah perilaku wajib pajak sehingga lebih mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien.

Amalia menambahkan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya kami untuk melaksanakan edukasi perpajakan secara langsung kepada wajib pajak yang terdaftar dalam DSPT.

“Kami memilih wajib pajak berdasarkan peta risiko kepatuhan untuk memastikan bahwa penyuluhan ini tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang signifikan,"

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selama kunjungan, tim penyuluh KPP Pratama Kolaka memberikan informasi mendalam mengenai kewajiban perpajakan, cara mengisi dan melaporkan SPT Tahunan, serta menjelaskan berbagai peraturan perpajakan terbaru.

Selain itu, para penyuluh juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk berkonsultasi langsung mengenai masalah perpajakan yang mereka hadapi.

Amalia berharap kunjungan tersebut juga memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan program edukasi perpajakan pada masa depan, serta mendukung pencapaian target kepatuhan pajak yang lebih baik di Kabupaten Bombana.

Dengan pelaksanaan DSPT dan penyuluhan, KPP Pratama Kolaka berharap peningkatan signifikan dalam kepatuhan pajak, serta kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan daerah melalui pendapatan pajak yang lebih optimal. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja