MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Dian Kurniati | Jumat, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Ilustrasi.

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Produsen mobil Proton Holdings meminta pemerintah Malaysia untuk memperpanjang pembebasan pajak dan bea masuk atas impor kendaraan listrik, dari yang semestinya berakhir pada 2023.

Wakil Kepala Eksekutif Proton Roslan Abdullah mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif lebih lama untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik di Malaysia. Terlebih, Proton menargetkan 800-1.000 kendaraan listrik diproduksi setiap tahunnya sesuai dengan perjanjian yang ditekan antara Proton dan pemerintah Malaysia.

"Kami telah menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar mempertimbangkan perpanjangan insentif tersebut karena pengumumannya baru disampaikan tahun lalu," katanya, dikutip pada Jumat (19/8/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Dalam perjanjian itu, lanjut Roslan, Proton akan mulai memproduksi kendaraan listrik di Malaysia pada kuartal IV/2023. Untuk itu, insentif pajak dan bea masuk untuk jenis mobil yang telah dirakit lengkap (Completely Built Up/CBU) diharapkan dapat diperpanjang.

Sementara itu, Ketua Proton Syed Faisal Albar menyebut perusahaannya bakal memainkan peran penting dalam pengembangan industri kendaraan listrik di Malaysia. Nanti, Proton akan membantu negara mencapai target netralitas karbon pada 2050.

Dalam proses produksi dan operasional, lanjutnya, Proton juga akan mengoptimalkan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Misal, dengan menggunakan panel surya di pabrik yang berada di Tanjung Malim.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Saat ini, pemerintah Malaysia memberikan pembebasan bea masuk 100% untuk kendaraan listrik untuk CBU hingga 2023 dan Completely Knock Down (CKD) hingga 2025. CKD merupakan kendaraan yang diimpor dalam keadaan komponen lengkap, tetapi belum dirakit.

"Demi kepentingan membangun industri kendaraan listrik yang kuat ke depannya, kami dengan rendah hati meminta pembebasan pajak ini diperpanjang oleh pemerintah," ujar Faisal seperti dilansir nst.com.my.

Proton telah resmi menjual kendaraan pintar bertenaga listrik di Malaysia dan Thailand setelah menandatangani perjanjian distribusi umum. Perjanjian itu juga menandai langkah Proton masuk ke pasar kendaraan ramah lingkungan.

Proton juga mengumumkan niatnya berinvestasi dalam jaringan pengisian daya, bekerja sama dengan perusahaan penyedia pengisian lokal, serta menyediakan dan memasang perangkat bagi pelanggan yang ingin mengisi daya kendaraan mereka di rumah. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN