EKUADOR

Perluas Jaringan Telekomunikasi, Negara Ini Tawarkan Insentif Pajak

Vallencia | Selasa, 10 Mei 2022 | 17:30 WIB
Perluas Jaringan Telekomunikasi, Negara Ini Tawarkan Insentif Pajak

Ilustrasi.

QUITO, DDTCNews – Pemerintah Ekuador berencana menyederhanakan birokrasi dan menawarkan insentif pajak guna menarik investor asing menanamkan modalnya di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Menteri Telekomunikasi Vianna Maino mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus hambatan dalam investasi TIK. Upaya-upaya tersebut mencakup pemangkasan birokrasi yang berbelit dan pemberian insentif pajak.

“Kami telah menghilangkan banyak hambatan peraturan dan pajak. Perusahaan juga akan membayar lebih banyak pajak secara bertahap untuk setiap pelanggan baru setelah mencapai sejumlah klien tertentu,” tuturnya, Selasa (10/5/2022).

Baca Juga:
Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Maino menjelaskan pajak telekomunikasi yang berlaku saat ini relatif tinggi sehingga menghambat pertumbuhan investasi di bidang TIK. Alhasil, kondisi tersebut dapat menimbulkan disinsentif bagi perusahaan untuk memperluas jaringan telekomunikasi hingga ke wilayah terpencil.

Oleh sebab itu, lanjutnya, penghapusan pajak menjadi salah satu target yang dikejar oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan investasi. Dengan meningkatnya investasi, ia berharap jaringan telekomunikasi mampu terpasang hingga ke wilayah terpencil.

"Ekuador adalah negara yang sangat mahal dalam hal pajak telekomunikasi, dan ini menciptakan disinsentif untuk mencapai tempat-tempat ini," tuturnya dikutip dari bnamericas.com.

Baca Juga:
Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Selain itu, lanjut Maino, pemerintah juga menyiapkan insentif lainnya dalam bentuk pengurangan pajak atas paket seluler. Insentif ini akan mengizinkan operator untuk memberikan potongan pajak penggunaan spektrum hingga 50%.

Tak hanya itu, Ekuador juga memajukan program dalam kemitraan untuk mempercepat penetrasi internet di berbagai wilayah. Pemerintah juga melakukan berbagai program perencana lainnya untuk meningkatkan bidang TIK. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor