EKUADOR

Perluas Jaringan Telekomunikasi, Negara Ini Tawarkan Insentif Pajak

Vallencia | Selasa, 10 Mei 2022 | 17:30 WIB
Perluas Jaringan Telekomunikasi, Negara Ini Tawarkan Insentif Pajak

Ilustrasi.

QUITO, DDTCNews – Pemerintah Ekuador berencana menyederhanakan birokrasi dan menawarkan insentif pajak guna menarik investor asing menanamkan modalnya di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Menteri Telekomunikasi Vianna Maino mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghapus hambatan dalam investasi TIK. Upaya-upaya tersebut mencakup pemangkasan birokrasi yang berbelit dan pemberian insentif pajak.

“Kami telah menghilangkan banyak hambatan peraturan dan pajak. Perusahaan juga akan membayar lebih banyak pajak secara bertahap untuk setiap pelanggan baru setelah mencapai sejumlah klien tertentu,” tuturnya, Selasa (10/5/2022).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Maino menjelaskan pajak telekomunikasi yang berlaku saat ini relatif tinggi sehingga menghambat pertumbuhan investasi di bidang TIK. Alhasil, kondisi tersebut dapat menimbulkan disinsentif bagi perusahaan untuk memperluas jaringan telekomunikasi hingga ke wilayah terpencil.

Oleh sebab itu, lanjutnya, penghapusan pajak menjadi salah satu target yang dikejar oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan investasi. Dengan meningkatnya investasi, ia berharap jaringan telekomunikasi mampu terpasang hingga ke wilayah terpencil.

"Ekuador adalah negara yang sangat mahal dalam hal pajak telekomunikasi, dan ini menciptakan disinsentif untuk mencapai tempat-tempat ini," tuturnya dikutip dari bnamericas.com.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selain itu, lanjut Maino, pemerintah juga menyiapkan insentif lainnya dalam bentuk pengurangan pajak atas paket seluler. Insentif ini akan mengizinkan operator untuk memberikan potongan pajak penggunaan spektrum hingga 50%.

Tak hanya itu, Ekuador juga memajukan program dalam kemitraan untuk mempercepat penetrasi internet di berbagai wilayah. Pemerintah juga melakukan berbagai program perencana lainnya untuk meningkatkan bidang TIK. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja