Periksa Kepatuhan WP, Otoritas Mulai Buka Data Pembelian Mobil

CANBERRA, DDTCNews – Otoritas pajak Australia mengumumkan akan mulai mengakses data pembelian dan pendaftaran kendaraan bermotor dari semua negara bagian untuk mencegah warga mengemplang pajak.

Kantor Perpajakan Australia (Australian Taxation Office/ATO) menyatakan data pembelian mobil tersebut akan dicocokkan dengan penghasilan dan pajak yang dibayarkan wajib pajak. Otoritas akan mengakses data penjualan mobil hingga 2022.

"ATO akan memperoleh data pendaftaran kendaraan bermotor dari otoritas pendaftaran kendaraan bermotor negara bagian untuk periode 2019-2020 hingga 2021-2022," bunyi pernyataan tersebut, dikutip Jumat (29/1/2021).

ATO menyatakan akan menampung sejumlah data dari setiap penjualan dan pendaftaran mobil tersebut. Misal, nama, alamat, nomor identitas usaha untuk kendaraan milik perusahaan, harga jual kendaraan, alamat garasi kendaraan, serta merek dan model kendaraan.

Otoritas memperkirakan bisa memperoleh catatan pendaftaran sekitar 1,5 juta kendaraan setiap tahun dari kebijakan baru tersebut. Nanti, otoritas akan memeriksa ulang data pendaftaran mobil dengan data yang tersimpan di sistem internalnya guna melihat status perpajakan wajib pajak.

Manajer Senior Kebijakan Pajak di CPA Australia Elinor Kasapidis menilai kebijakan itu sebagai upaya ATO menjaring potensi penerimaan pajak yang lebih besar. Dia memahami kekhawatiran ATO terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan kepemilikan mobilnya dengan benar.

Apalagi, saat ini pemerintah juga membuat kebijakan yang mempermudah skema penghapusan kepemilikan aset. Nilai aset mobil yang bisa dihapus untuk tahun anggaran 2019/2020 adalah AU$57.581 atau setara dengan Rp616,11 juta.

"Pembelian mobil dapat memiliki berbagai implikasi pajak, termasuk pajak barang dan jasa, pajak tunjangan, pajak mobil mewah, skema bahan bakar, dan pajak penghasilan," ujarnya seperti dilansir caradvice.com.au. (rig)