NEW YORK

Penghapusan 'Pink Tax' Dapat Dukungan Gubernur

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 23 Desember 2019 | 14:54 WIB
Penghapusan 'Pink Tax' Dapat Dukungan Gubernur

Gubernur New York Andrew Cuomo. (foto: cityandstateny.com)

NEW YORK, DDTCNews – Gubernur New York Andrew Cuomo mendukung langkah penghapusan ‘pink tax’.

Cuomo memberikan dukungannya tersebut untuk mencegah diskriminasi atas penetapan harga berbasis gender. Pasalnya, pajak tersebut membuat barang dan jasa untuk perempuan dihargai lebih tinggi daripada laki-laki.

"Pajak itu diskriminatif dan menjijikkan bagi nilai-nilai kami. Untuk itu, kami akan mengakhirinya," kata Cuomo, Minggu (22/12/2019)

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lanjutkan Rally Pelemahan terhadap Dolar AS

Sebuah studi pemerintah New York pada 2015, sambung Cuomo, menunjukkan bahwa 42% produk wanita dihargai lebih tinggi daripada produk pria. Harga yang lebih tinggi tersebut berlaku untuk produk perawatan diri seperti pisau cukur, deodoran, dan sampo, serta mainan dan barang lainnya.

Dengan demikian, dukungan dari Cuomo memungkinkankan terciptanya larangan penetapan harga berdasarkan gender untuk barang dan jasa yang serupa. Lebih lanjut, Cuomo menyebut proposal penghapusan ‘pink tax’ ini akan menjadi bagian dari agenda pada 2020.

Proposal tersebut akan meminta penyedia layanan tertentu untuk merilis daftar harga layanan standarnya. Proposal itu juga akan mengenakan sanksi perdata bagi pebisnis yang tidak patuh. Wacana penghapusan ini diharapkan dapat menghilangkan tindakan diskriminatif pada wanita.

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Lebih lanjut, Badan Legislatif Negara Bagian hampir meloloskan langkah serupa awal tahun ini. Sementara itu, majelis menyetujui pencabutan ‘pink tax’ pada pertengahan Juni lalu. Namun, Senat belum mengambil tindakan serupa.

Menanggapi permasalahan ini, Dewan Retail menyatakan ketimpangan harga pada beberapa produk disebabkan oleh perbedaan harga di sepanjang rantai pasokan. Misalnya, perusahaan seringkali rela mengeluarkan lebih banyak dana untuk iklan produk wanita ketimbang produk pria.

Hal tersebut lantas akan memengaruhi biaya hingga pada akhirnya menciptakan perbedaan harga. Di sisi lain, Senator Shelley Mayer yang mendukung RUU tersebut di tingkat Senat berujar telah bekerja dengan pengecer untuk mengatasi kendala mereka.

“Sebagai pendukung RUU, saya telah menghabiskan 6 bulan terakhir untuk berkoordinasi dengan Dewan Ritel guna mencoba dan menemukan cara untuk memahami tantangan yang ada di lingkungan bisnis saat ini," jelas Mayer, seperti dilansir democratandchronicle.com. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi