Pengembalian Pendahuluan bagi WP Kriteria Tertentu, Begini Aturannya

JAKARTA, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Jakarta Barat mengadakan kegiatan edukasi perpajakan tentang pengembalian pendahuluan melalui media sosial Instagram pada 1 September 2023.

Penyuluh KPP Madya Dua Jakarta Barat Rickza Alfafa Sara menjelaskan pengembalian pendahuluan adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) UU PPN.

“Yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan atas SPT Tahunan adalah ialah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu,“ katanya seperti dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Jumat (8/9/2023).

Terdapat 4 kriteria yang harus dipenuhi agar dapat ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu oleh DJP. Pertama, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Kedua, tepat waktu dalam menyampaikan SPT. Ketiga, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

Keempat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Sebagai informasi, wajib pajak kriteria tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran pajak, baik pajak penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ketentuan mengenai wajib pajak kriteria tertentu diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak s.t.d.t.d PMK No. 209/PMK.03/202.

KPP Madya Dua Jakarta Barat menambahkan bahwa sosialisasi atau edukasi perpajakan ini dilakukan untuk mengakselerasi penyampaian informasi terbaru kepada wajib pajak. (rig)