Pengaruh Kebijakan Pajak atas Konsumsi terhadap Ketimpangan Sosial

PADA pertengahan 2020, World Bank Group merilis working paper berjudul Inequality, Consumption Taxes and Redistribution yang disusun oleh Pierre Bachas, Lucie Gadenne, dan Anders Jensen.

Melalui kajian tersebut, Bachas dan yang lainnya ingin melihat dampak pajak atas konsumsi terhadap ketimpangan sosial di negara-negara berkembang. Adapun data yang digunakan bersumber dari data pengeluaran rumah tangga di 31 negara sampel seperti Burundi, Meksiko, dan Cile.

Tabel berikut menunjukkan dampak redistributif dari kebijakan pajak atas konsumsi di negara-negara sampel melalui beberapa skenario.

Angka yang ditampilkan merupakan persentase rata-rata perubahan gini – proxy ketimpangan sosial – di 31 negara sampel dengan melihat distribusi pendapatan sebelum dipajaki dengan distribusi pendapatan bersih setelah dipajaki.

Sisi baris merupakan skenario-skenario kebijakan pajak yang dipertimbangkan dalam kajian tersebut. Pertama, adanya skenario tarif yang seragam untuk semua barang dengan konteks hanya barang formal (tercatat di dalam transaksi pasar) yang dapat dikenakan pajak.

Kedua, adanya diferensiasi tarif (tarif pajak optimal) atas barang makanan dan nonpangan dalam konteks barang formal dan informal dapat dikenakan pajak. Ketiga, tarif pajak yang optimal untuk barang makanan dan nonpangan dalam konteks hanya barang formal yang dapat dikenakan pajak.

Keempat, tarif pajak optimal untuk 12 barang yang didasarkan pada 2-digit Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP-2) dalam konteks barang formal dan informal dapat dikenakan pajak.

Terakhir, yaitu tarif pajak yang optimal untuk masing-masing COICOP-2 dalam konteks hanya barang formal yang dapat dikenakan pajak.

Dengan memakai asumsi dasar penjual menentukan tingkat informalitas suatu barang dengan elastisitas cross-variety sebesar 1,5, skenario kebijakan pajak (pertama hingga kelima secara berurutan) masing-masing dapat menurunkan ketimpangan sosial hingga 2,3%, 3,2%, 3,3%, 4,8%, dan 4,2%.

Selanjutnya, memakai asumsi dasar ditambahkan dengan adanya tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% pada harga barang informal, skenario kebijakan pajak masing-masing dapat menurunkan ketimpangan sosial hingga 2,02%, 3,2%, 3,1%, 4,8%, dan 4,0%.

Berikutnya, dengan menambahkan suatu distribusi tingkat saving konsumen di rentang 0 – 15% menggunakan data survei keuangan konsumen, skenario kebijakan pajak masing-masing dapat menurunkan ketimpangan sosial hingga 1,2%, 1,0%, 1,9%, 2,4%, dan 3,1%.

Secara garis besar, working paper ini memperlihatkan kebijakan pajak yang optimal dengan menerapkan diferensiasi tarif dapat berpotensi menurunkan ketimpangan sosial. Hal ini terlihat dari tren peningkatan penurunan gini apabila kebijakan tarif pajak atas konsumsi secara efektif menyasar masyarakat berpenghasilan tinggi.*