Pendekatan Personal untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak Orang Kaya

ORANG kaya atau high net worth individuals (HNWI) akan berusaha menambah kekayaannya dan meminimalkan pengeluaran, termasuk pembayaran pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah berinvestasi pada sektor dan negara tertentu yang memiliki pajak kecil, bahkan dengan tarif 0%.

Untuk upaya tersebut, HNWI menggunakan akses luas terkait dengan jasa konsultasi menyangkut kewajiban perpajakan yang dimilikinya. Tidak jarang pula urusan pengawasan dan pemeriksaan dari otoritas pajak diserahkan kepada pihak lain sebagai kuasa wajib pajak.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan di Malaysia, para profesional bidang pajak dapat memengaruhi penyimpangan atas kewajiban pajak dari HNWI (Rosli et al., 2018). Penyimpangan dipengaruhi faktor sumber pendapatan dan pelaksanaan perpajakan.

Sementara itu, tarif pajak dan jumlah penghasilan kena pajak tidak memengaruhi pelanggaran yang dilakukan oleh HNWI. Upaya membayar pajak yang rendah tidak akan memengaruhi reputasi. HNWI lebih memperhatikan cara pemerintah menggunakan uang pajak dan manfaat yang mereka dapatkan (Rosli et al., 2018).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan beberapa upaya agar HNWI membayar pajak dengan benar. Salah satunya melalui pembentukan unit khusus untuk mengawasi (monitoring) pembayaran pajak HNWI.

Pengawasan tersebut pada awalnya berkorelasi positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak. Namun demikian, kenaikan yang terjadi pada penerimaan pajak hanya bersifat jangka pendek (Chan et al., 2021).

Ada kecenderungan peningkatan penghasilan yang dilaporkan HNWI. Namun, peningkatan yang terjadi tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan kena pajak. Kondisi ini terjadi karena ada peningkatan beban biaya yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

Psikolog sekaligus perencana keuangan Brad Klontz pernah mengatakan untuk meraih kesuksesan, orang kaya tidak jarang melanggar aturan. Jika ada hambatan, mereka akan berupaya mencari cara lain untuk meraih tujuannya.

Bila dikaitkan dengan ‘kesuksesan’ pembayaran pajak seminimal mungkin maka peraturan untuk menaikkan penerimaan pajak dari HNWI hanya akan berlangsung sementara. Pendekatan tidak sepenuhnya harus dengan peraturan. Cara lain yang bisa digunakan adalah pendekatan perilaku.

Salah satu perilaku dari orang kaya yang perlu dilihat adalah menyangkut investasi. HNWI lebih banyak mendapatkan kekayaan dari investasi, bukan pekerjaan. HNWI lebih fokus pada penambahan atau akumulasi kekayaan (OECD, 2008).

Kondisi ini bisa dilihat teori perilaku, yakni perspektif struktural dan interaksionis (Mustafa, 2011). Perspektif struktural menjelaskan bahwa perilaku manusia bisa dipahami karena peran sosialnya.

Sementara itu, perpektif interaksionis menjelaskan bahwa perilaku manusia disebabkan karena setiap orang merupakan agen yang aktif, menetapkan perilakunya sendiri, dan membangun harapan-harapan sosialnya.

Dengan perpektif tersebut, HNWI memahami posisinya sebagai makhluk sosial dan sebagai agen atas perilakunya sendiri. Atas dasar inilah, HNWI melaksanakan usaha dan memenuni kewajiban perpajakan. Perlu kiranya otoritas pajak memahami dan mengarahkan perilaku HNWI agar bisa patuh pajak.

International Monetary Fund (IMF) menjelaskan terdapat 4 prinsip yang perlu diakukan agar HNWI mematuhi kewajiban perpajakannya. Pertama, penyelarasan pendekatan kepatuhan HNWI dengan realitas hubungan politik. Kedua, ketersediaan hukum dalam melakukan hak pemajakan.

Ketiga, kapasitas otoritas pajak dalam berhubungan dengan HNWI dan perantaranya. Keempat, ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan (Buchanan & McLaughlin, 2017).

Tidak Bisa Dipaksa

SEBAGAIMANA dijelaskan sebelumnya, HNWI memiliki peran sosial dan berbuat sesuai kehendaknya. HNWI mempunyai cara tersendiri untuk mencapai tujuannya walaupun terkadang harus melanggar aturan yang ada.

Perilaku tersebut menjelaskan bahwa HNWI tidak bisa dipaksa. Agar bisa mengarahkan HNWI menjadi patuh pajak maka perlu cara pendekatan personal. Karena HNWI merupakan agen (bukan follower) maka pendekatan personal disarankan melalui pimpinan tertinggi otoritas pajak.

Dengan cara tersebut, HNWI merasa dihargai dan bisa diajak bekerja sama dalam membangun negeri. Informasi secara personal yang diberikan mengenai pentingnya peran pembayaran pajak HNWI dalam kebutuhan berbangsa dan bernegara.

Otoritas harus membuat HNWI sebagai wajib pajak prioritas sekaligus merupakan partner untuk bersama-sama membangun negeri. Perlu dirancang program khusus agar tetap terjalin komunikasi antara pimpinan otoritas pajak dengan HNWI.

Selain itu, perlu dibuat pula suatu publikasi kepada masyarakat bahwa HNWI ini telah membayar pajak dengan benar. Dengan publikasi ini, HNWI diharapkan merasa bangga telah ikut membangun negeri.

Reputasi HNWI diupayakan meningkat dan diharapkan juga diikuti oleh wajib pajak lainnya untuk berpartisipasi membangun negeri. Proses publikasi ini disarankan juga melibatkan HNWI dengan tujuan mereka merasa dihargai sebagai wajib pajak prioritas.

Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan perlakuan (treatment) khusus bagi profesional pajak yang menangani kewajiban perpajakan HNWI. Bila diketahui ada pelanggaran yang dibuat, pemerintah bisa memberikan hukuman yang berat.

Terkait dengan tax avoidance melalui pemanfaatan celah hukum, pemerintah dapat memberikan pemahaman kepada HNWI tentang pentingnya pembayaran pajak mereka. Dengan pendekatan personal tadi, HNWI diharapkan juga tidak melakukan aggressive tax planning.

Di sisi lain, strategi penegakan hukum juga perlu dilakukan melalui pemeriksaan pajak secara berkala. Setiap dua tahun pajak, setiap HNWI bisa diperiksa (Rosli et al., 2018). Saran ini bisa dipertimbangkan.

Perlu disampaikan pula kepada HNWI bahwa tax audit yang dilakukan juga bermanfaat. Dengan adanya tax audit, HNWI juga bisa mengetahui penghasilan dan total pajaknya dengan pasti. Kepastian ini bisa membuat reputasi HNWI menjadi lebih baik dan bisa terhindar dari masalah pada kemudian hari.

Pada akhirnya, usaha menjadikan HNWI patuh pajak tidak bisa hanya melalui penegakan hukum. Perlu pendekatan personal yang dilakukan oleh pimpinan otoritas pajak. Pendekatan ini dilakukan karena HNWI merupakan wajib prioritas dan perilakunya berbeda dengan wajib pajak lain.

Selain itu, pengawasan terhadap pihak ketiga perantara HNWI dan otoritas juga penting. Hal ini dikarenakan pihak ketiga inilah yang menangani urusan kewajiban perpajakan HNWI. Selain itu, strategi pemeriksaan perlu disampaikan agar HNWI selalu patuh pajak dan memahami manfaatnya.

Strategi peningkatan kepatuhan pajak lain –yang selama ini telah dilakukan otoritas pajak—tetap bisa dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan ‘mengetuk hati’ para HNWI untuk berperan membangun negeri, kepatuhan HNWI terhadap pembayaran pajak bisa meningkat.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2022. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-15 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)