Pendapatan Anjlok, Pelaku Usaha Siap Langgar Hukum Tidak Bayar Pajak

LONDON, DDTCNews—Di tengah merebaknya virus corona, sejumlah pelaku usaha Inggris yang bergerak di bisnis restoran, maskapai penerbangan, hotel hingga bar memilih berhenti membayar pajak.

Keputusan pelaku usaha yang ramai-ramai tidak membayar pajak itu disampaikan langsung oleh narasumber yang dekat dengan pelaku usaha, konsultan dan pemerintah. Menurutnya, mereka lebih memilih menghemat uang ketimbang bayar pajak.

Narasumber itu juga mengaku sejumlah pelaku usaha sudah mulai melobi pemerintah Inggris untuk segera menangguhkan pembayaran pajak. Adapun Menteri Keuangan Rishi Sunak sempat mewacanakan penangguhan pembayaran pajak.

“Jika bisnis ingin tetap bertahan di tengah tergerusnya pendapatan, Anda harus menunda semua biaya yang Anda bisa,” kata Dan Neidle, Kepala Pajak Clifford Chance London, Jumat (20/3/2020).

Apabila hal itu yang bisa dilakukan, lanjut Neidle, maka biaya yang kemungkinan besar dipilih pelaku usaha untuk ditunda adalah pembayaran pajak ketimbang membayar sewa tempat, maupun gaji karyawan.

Praktik ‘tidak bayar pajak’ juga diyakini para praktisi kepailitan. Seorang senior praktisi kepailitan mengatakan pelaku usaha, termasuk grup hotel besar hingga maskapai sudah siap untuk ‘melanggar aturan’ mengenai pembayaran pajak.

“Bisnis lebih tertarik untuk memastikan staf penting dan pemasok dibayar dan menjaga lampu tetap menyala," tuturnya.

Dia mengaku telah menyarankan perusahaan untuk mendekati otoritas pajak untuk meminta pengaturan jadwal pembayaran pajak. Namun, beberapa direktur telah mengambil langkah ekstrem untuk berhenti membayar.

Pengaturan waktu untuk membayar umumnya digunakan oleh usaha kecil dan menengah untuk mencegah kebangkrutan. Perjanjian dengan otoritas pajak memungkinkan perusahaan yang kesulitan membayar tagihan pajak dengan angsuran dan bukan di muka.

Des Gunewardena, Kepala Eksekutif Grup Restoran D&D yang mengelola tempat-tempat seperti Quaglino's dan German Gymnasium, mengaku dirinya telah membuat kesepakatan dengan otoritas pajak beberapa waktu yang lalu.

“Perusahaan saat ini sedang terkunci penuh dan akan membayar apa pun hanya jika dipaksa karena tidak ada uang tunai masuk,” ujarnya dilansir dari Finance Times. (rig)