PROVINSI LAMPUNG

Pemprov Minta Pemkab/Pemkot Ikut Dorong Kepatuhan WP Pajak Kendaraan

Muhamad Wildan | Jumat, 19 Juli 2024 | 10:30 WIB
Pemprov Minta Pemkab/Pemkot Ikut Dorong Kepatuhan WP Pajak Kendaraan

Ilustrasi.

BANDAR LAMPUNG, DDTCNews – Pemprov Lampung meminta kabupaten/kota untuk turut serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Pj. Gubernur Lampung Samsudin mengatakan penerimaan PKB dan BBNKB di Lampung masih bisa ditingkatkan mengingat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kedua jenis pajak tersebut baru 50% dalam tahun berjalan ini.

"Saya berharap Bapenda, baik itu dari provinsi dan seluruh kabupaten kota, untuk bisa pandangannya meluas sehingga semua potensi bisa teramati dan menghasilkan pendapatan daerahnya," katanya, dikutip pada Jumat (19/7/2024).

Baca Juga:
Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Samsudin memandang keterlibatan kabupaten/kota dalam optimalisasi PKB dan BBNKB menjadi penting dalam pemungutan opsen pajak. Harapannya, kepatuhan wajib pajak bisa meningkat dari 50% menjadi setidaknya 80%.

Dengan berlakunya opsen PKB dan opsen BBNKB pada tahun depan, pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) di Lampung telah menyepakati perjanjian kerja sama yang memuat klausul cost sharing dan role sharing.

Dengan adanya klausul cost sharing, pemkab/pemkot turut menganggarkan belanja pada APBD untuk mengoptimalkan opsen PKB dan opsen BBNKB.

Baca Juga:
Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

"Sementara itu, role sharing adalah berbagi peran dalam mendukung optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB," ujar Samsudin.

Optimalisasi PKB dan BBNKB akan berdampak langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota mengingat opsen PKB dan opsen BBNKB akan langsung diterima kabupaten/kota lewat mekanisme split payment.

"Penyaluran pendapatan dari PKB dan BBNKB akan terjadi secara real time ke kas daerah kabupaten atau kota sehingga pemkab/pemkot memiliki pendapatan yang bisa langsung dipakai untuk mendanai pembangunan di daerah masing-masing," tutur Samsudin. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 16:00 WIB KPP PRATAMA PADANG DUA

Cek Kebenaran Lokasi dan Kegiatan Usaha, Petugas Pajak Gelar Kunjungan

Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6