Pemkot Adakan Diskon dan Pemutihan Pajak Daerah, Cek Jadwalnya

PALEMBANG, DDTCNews – Pemkot Palembang, Sulawesi Selatan kembali memberikan insentif penghapusan denda atau pemutihan pajak daerah.

Kepala Bapenda Raimon Lauri mengatakan pemkot juga memberikan diskon pokok berbagai jenis pajak daerah hingga 75%. Menurutnya, pemberian insentif ini bertujuan menyelesaikan piutang pajak daerah yang mencapai Rp503 miliar.

"Pengurangan pokok pajak hingga 75% ini untuk 11 jenis pajak. Harapannya bisa meningkatkan pendapatan pajak 5% hingga 10%," katanya, dikutip pada Senin (14/10/2024).

Raimon menuturkan pemutihan denda dan diskon pokok pajak daerah diberikan pada 13 Oktober hingga 20 Desember 2024. Insentif diberikan kepada seluruh wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak daerah.

Kebijakan penghapusan denda dan diskon pokok pajak diberikan untuk semua jenis pajak daerah yang berlaku di Kota Palembang. Jenis pajak daerah tersebut yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Kemudian, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Selanjutnya, pemutihan denda tersebut juga diberikan untuk pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hotel, jasa makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa kesenian dan hiburan, dan jasa parkir.

Besaran diskon pokok pajak daerah diberikan bervariasi. Diskon sebesar 75% diberikan untuk ketetapan pajak tahun 2002 hingga 2008. Sementara itu, diskon sebesar 50% untuk ketetapan pajak tahun 2009 hingga 2011.

Lalu, diskon 25% diberikan untuk ketetapan pajak tahun 2012 hingga 2018, diskon 50% diberikan untuk ketetapan pajak tahun 2019 hingga 2020, diskon 10% diberikan untuk ketetapan pajak tahun 2021 hingga 2022, serta diskon 5% diberikan untuk ketetapan pajak tahun 2023.

Raimon menjelaskan pemkot tengah berupaya menyelesaikan piutang pajak daerah yang menumpuk. Saat ini, terdapat 1,2 juta wajib pajak yang memiliki piutang pajak daerah. Dari angka tersebut, sekitar 1 juta atau 95% wajib pajak memiliki piutang PBB-P2.

Dia berharap program pemutihan denda dan diskon ini mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang yang ditargetkan senilai Rp1,14 triliun. Adapun realisasinya hingga saat ini sudah mencapai 82,12%.

"Ini perlu didorong dan diharapkan target bisa terealisasi dengan program ini," ujarnya seperti dilansir sumselupdate.com. (rig)