Pemerintah Diminta Segera Terapkan Pajak Digital, Ini Alasannya

BEIJING, DDTCNews – Mantan Wakil Menteri Keuangan China Zhu Guangyao menyarankan pemerintah untuk segera memajaki aktivitas ekonomi digital melalui e-commerce yang kian berkembang di China.

Pasalnya, per 2019, pendapatan yang dinikmati oleh sektor ekonomi digital mencapai CNY35,8 triliun atau sekitar Rp77.000 triliun. Total pendapatan tersebut setara dengan 36% produk domestik bruto (PDB) China.

"Saat ini adalah waktu yang tepat untuk memulai kajian atas pemajakan ekonomi digital, baik secara domestik maupun internasional. Pengenaan pajak perlu difokuskan pada platform digital yang memiliki database dan jumlah pengguna yang besar," ujar Zhu, dikutip pada Jumat (22/1/2021).

Pada ketentuan pajak yang berlaku saat ini, pajak baru bisa dipungut berdasarkan kehadiran fisik di tempat suatu korporasi terdaftar dan menjalankan aktivitas bisnisnya.

Akibat perkembangan ekonomi digital yang memungkinkan korporasi untuk beroperasi tanpa terikat dengan kehadiran fisik, sambungnya, sangat mudah bagi korporasi untuk menghindari beban pajak yang seharusnya terutang.

Bila beban pajak yang ditanggung oleh pelaku ekonomi digital jauh lebih rendah daripada beban yang ditanggung oleh pelaku usaha konvensional, prinsip netralitas pajak bisa tergerus.

Profesor Central University of Finance and Economic Wang Yongjun mengatakan masalah base erosion and profit shifting (BEPS) terjadi tidak hanya antarnegara, tetapi juga antarwilayah dalam negara yang sama.

“Di China, pajak atas operasi digital sebagian besar dibayarkan di wilayah yang sudah maju, sedangkan wilayah yang masih tertinggal cenderung kesulitan untuk memungut pajak dari sektor tersebut," ujar seperti dilansir nikkei.com.

Meski demikian, Wang juga mengatakan pengenaan pajak khusus atas aktivitas ekonomi digital tidak sesederhana menetapkan basis dan tarif pajak yang akan dikenakan. Menurutnya, perlu ada penyeimbangan antarkepentingan pelaku ekonomi dari berbagai sektor. Dampak pajak digital atas perekonomian, masyarakat, dan sistem fiskal juga perlu dipertimbangkan. (kaw)