JERMAN

Pemerintah Berencana Pangkas Tarif Pajak Perusahaan

Redaksi DDTCNews | Jumat, 30 Agustus 2019 | 15:06 WIB
Pemerintah Berencana Pangkas Tarif Pajak Perusahaan

Ilustrasi Frankfurt, Jerman. (foto: tripsavvy.com)

BERLIN, DDTCNews – Pemerintah Jerman tengah berencana memangkas tarif efektif pajak perusahaan dari yang berlaku efektif saat ini 30%—33% menjadi 25%.

Upaya tersebut berdasarkan proposal yang disusun oleh Menteri Ekonomi Peter Altmaier pada Kamis (29/8/2019). Proposal itu ditujukan sebagai bagian dari paket rencana dukungan untuk UMKM yang menyumbang hampir 60% dari lapangan pekerjaan di Jerman.

“Kita harus mengurangi beban pajak pada perusahaan kecil dan menengah secara bertahap dengan sepenuhnya menghapuskan solidarity surchargedan membatasi pajak perusahaan hingga menjadi 25% dari laba perusahaan,” kata Altmaier, Kamis (29/8/2019).

Baca Juga:
Usai Setor PPh Final PHTB, WP Jangan Lupa Ajukan Penelitian Formal

Berdasarkan proposal tersebut Altmaier mempunyai tujuan secara bertahap menghilangkan pajak atas proyek reunifikasi (solidarity surcharge). Dia juga mengusulkan ambang batas pajak untuk personal-liability companies sebesar 45%.

Selanjutnya, biaya sosial secara bertahap akan dipangkas menjadi di bawah 40%. Pemangkasan itu dilakukan dengan mengurangi pungutan untuk asuransi pengangguran.

Adapun langkah itu diambil untuk membantu UMKM di tengah tanda-tanda ekonomi yang sedang memasuki resesi. Pasalnya, perekonomian Jerman kini berada di bawah tekanan karena permintaan ekspor yang menurun akibat perang dagang dan ketidakpastian Brexit.

Baca Juga:
Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Untuk itu, perubahan besaran beban pajak dapat membantu meringankan ketegangan pada perusahaan di Jerman. Selain itu, inisiatif Altmaier ini sekaligus mengindikasikan perhatian dari Kanselir Angela Merkel untuk terus bertindak memperbaiki kondisi ekonomi.

Namun, rencana tersebut bukan bagian dari perjanjian koalisi pemerintah Jerman. Untuk itu, Altmaier memerlukan dukungan dari mitra junior Kanselir Jerman Angela Merkel agar gagasanya dapat terealisasi.

Sementara itu, Altmaier juga belum merinci dampak dari pemangkasan pajak tersebut terhadap pendapatan pemerintah. Dia mengaku tengah dalam pembicaraan dengan Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz untuk mengajukan rencananya.

“Kami ingin mengimplementasikan sebanyak mungkin rencana dalam proposal ini,” kata Altmaier, seperti dilansir Bloomberg. (MG-nor/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 20 Oktober 2024 | 07:30 WIB PER-8/PJ/2022

Usai Setor PPh Final PHTB, WP Jangan Lupa Ajukan Penelitian Formal

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN