KENYA

Pemerintah Bakal Bebaskan PPN Atas Helikopter dan Suku Cadang Pesawat

Dian Kurniati | Rabu, 21 Juni 2023 | 13:00 WIB
Pemerintah Bakal Bebaskan PPN Atas Helikopter dan Suku Cadang Pesawat

NAIROBI, DDTCNews - Pemerintah Kenya berencana membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas helikopter dan suku cadang pesawat terbang.

Menteri Keuangan Njuguna Ndung'u mengatakan pembebasan PPN atas helikopter, suku cadang pesawat, serta simulator pesawat diperlukan untuk meningkatkan investasi di sektor aviasi. Usulan ini disampaikan saat dia membacakan APBN 2023/2024 di parlemen.

"Biaya pemeliharaan pesawat dan kegiatan pelatihan penerbangan tergolong tinggi sehingga maskapai penerbangan untuk lebih memilih melakukan kegiatannya di yurisdiksi lain," katanya, dikutip pada Rabu (21/6/2023).

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Ndung'u mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing investasi Kenya di berbagai sektor, termasuk penerbangan. Peningkatan investasi ini akan memacu pertumbuhan ekonomi sejalan dengan Agenda Transformasi Ekonomi yang diusung Kenya Kwanza.

Dia menjelaskan saat ini helikopter, pesawat terbang, dan pesawat terbang berukuran kecil dikenakan PPN sebesar 16%. PPN juga dikenakan atas simulator pesawat yang biasa digunakan untuk pelatihan para pilot.

Kemudian, beberapa suku cadang memang dibebaskan dari PPN, tetapi fasilitas fiskal ini hanya berlaku untuk impor yang dilakukan operator pesawat atau orang yang bergerak di bidang usaha perawatan pesawat berdasarkan rekomendasi otoritas berwenang.

Baca Juga:
Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Menurutnya, pengenaan pajak yang tinggi telah menyebabkan investor memilih menanamkan modalnya di yurisdiksi lain. Dengan memberikan pembebasan PPN, investasi di bidang penerbangan akan meningkat serta lebih banyak pilot dapat melakukan program pelatihan di dalam negeri.

"Untuk memudahkan proses pembebasan PPN pada suku cadang pesawat dan mendorong investasi di bidang ini, saya mengusulkan kepada Majelis Nasional untuk menghapus PPN pada semua simulator pesawat dan suku cadang pesawatnya," ujarnya dilansir citizen.digital.

Tidak hanya helikopter dan suku cadang pesawat terbang, pembebasan PPN juga diusulkan untuk ekspor jasa dan produk andalan ekspor seperti teh. Pembebasan PPN dinilai akan meningkatkan daya saing Kenya di pasar global.

Selain itu, pemerintah pun ingin menghapus PPN atas elpiji agar harganya lebih terjangkau bagi masyarakat sekaligus mempromosikan penggunaan sumber energi bersih. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6