Pemda Gali Potensi Pajak dari Usaha Katering

TENGGARONG, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur terus berupaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak. Hal ini dikarenakan makin merosotnya dana perimbangan pusat dari dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) ke dalam struktur APBD Kukar tahun 2018.

Kepala Bapenda Totok Heru Subroto mengatakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar mulai menyasar jasa katering untuk ditarik pajak restoran. Langkah ini untuk semakin memperluas basis pajak di sektor jasa makanan.

"Potensi pajak restoran masih besar dan kami akan memaksimalkan penarikan pajak restoran sesuai regulasi," katanya, Jumat (22/6).

Lebih lanjut Totok menjelaskan tiga sumber utama PAD yaitu dari pajak restoran, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP), dan pajak penerangan jalan (PPJ).

Untuk segmen bisnis restoran Bapenda mencatat usaha katering belum tercatat degan maksimal. Pasalnya, sebagian besar kontributor pajak restoran berasal dari rumah makan.

"Yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman yang dipungut bayaran. Cakupannya seperti rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, serta jasa boga atau katering. Jadi, katering juga sudah termasuk di dalamnya. Selama ini, justru katering lebih besar daripada rumah makan untuk potensi pemasukannya," terangnya.

Karena itulah, kata dia, pihaknya berupaya melakukan pendataan terhadap jumlah katering di Kukar. Secara bertahap, kata Totok, optimalisasi pajak restoran terus dilakukan. Bahkan, hingga sejumlah rumah makan di kecamatan pelosok Kukar.

"Bahkan, sampai Tabang, kita tarik juga pajaknya. Sebab, memang sudah ada ketentuannya itu," tutupnya dilansir Prokal Kaltim. (Amu)