AMERIKA SERIKAT

Parlemen dan Akuntan Minta Jatuh Tempo Pelaporan SPT Tahunan Diundur

Muhamad Wildan | Selasa, 09 Maret 2021 | 14:45 WIB
Parlemen dan Akuntan Minta Jatuh Tempo Pelaporan SPT Tahunan Diundur

Ilustrasi. (DDTCNews)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Anggota Kongres AS dan beberapa konsultan pajak meminta otoritas pajak AS (Internal Revenue Service/IRS) untuk menunda jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan.

Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat sekaligus Chairman House Ways and Means Committee Richard Neal meminta IRS mengundur jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan yang normalnya jatuh pada 15 April, menjadi hingga 15 Juli 2021.

"Kami ingatkan kepada IRS. Saat ini warga negara AS masih menghadapi tantangan kesehatan dan perekonomian yang sama seperti tahun lalu. Wajib pajak memerlukan fleksibilitas," katanya, dikutip Selasa (9/3/2021).

Baca Juga:
Pemerintah China dan Parlemen Sepakati UU PPN, Berlaku Mulai 2026

Dalam keterangan resmi, Neal menilai wajib pajak saat ini kesulitan untuk menyampaikan SPT secara tepat waktu. Hingga Februari 2021 saja, total SPT yang sudah disampaikan wajib pajak kepada IRS turun 25% ketimbang tahun lalu.

Total SPT yang telah diproses oleh IRS juga turun 31%. Menurutnya, data-data tersebut menunjukkan kerja IRS dalam memproses SPT Tahunan yang masuk juga terkendala. Tak hanya itu, pelayanan kepada wajib pajak juga ikut terkendala.

Misal, dari total panggilan telepon oleh wajib pajak kepada IRS, hanya 27% yang dijawab oleh IRS. Dengan demikian, sebagian besar wajib pajak tidak mendapatkan bantuan dari IRS dalam pelaporan SPT Tahunan.

Baca Juga:
Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Permintaan yang sama juga disampaikan oleh akuntan. Ketua komite pajak pada American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Christopher Hesse meminta IRS mengundur jatuh tempo lapor SPT Tahunan.

Namun tak seperti permintaan parlemen, AICPA meminta jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan diundur dari 15 April menjadi pada 15 Juni, tidak sampai dengan 15 Juli seperti yang diusulkan oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat.

"Pada situasi saat ini, wajib pajak dan konsultan tidak mungkin bisa memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan jatuh tempo pada 15 April 2021," tulis Hesse dalam suratnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

DJP Sampaikan 491 Laporan Gratifikasi di 2023, Nilainya Rp691,8 Miliar

Sabtu, 28 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

Sabtu, 28 Desember 2024 | 07:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Login Aplikasi Coretax DJP

Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen