AMERIKA SERIKAT

Parlemen dan Akuntan Minta Jatuh Tempo Pelaporan SPT Tahunan Diundur

Muhamad Wildan | Selasa, 09 Maret 2021 | 14:45 WIB
Parlemen dan Akuntan Minta Jatuh Tempo Pelaporan SPT Tahunan Diundur

Ilustrasi. (DDTCNews)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Anggota Kongres AS dan beberapa konsultan pajak meminta otoritas pajak AS (Internal Revenue Service/IRS) untuk menunda jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan.

Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat sekaligus Chairman House Ways and Means Committee Richard Neal meminta IRS mengundur jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan yang normalnya jatuh pada 15 April, menjadi hingga 15 Juli 2021.

"Kami ingatkan kepada IRS. Saat ini warga negara AS masih menghadapi tantangan kesehatan dan perekonomian yang sama seperti tahun lalu. Wajib pajak memerlukan fleksibilitas," katanya, dikutip Selasa (9/3/2021).

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Dalam keterangan resmi, Neal menilai wajib pajak saat ini kesulitan untuk menyampaikan SPT secara tepat waktu. Hingga Februari 2021 saja, total SPT yang sudah disampaikan wajib pajak kepada IRS turun 25% ketimbang tahun lalu.

Total SPT yang telah diproses oleh IRS juga turun 31%. Menurutnya, data-data tersebut menunjukkan kerja IRS dalam memproses SPT Tahunan yang masuk juga terkendala. Tak hanya itu, pelayanan kepada wajib pajak juga ikut terkendala.

Misal, dari total panggilan telepon oleh wajib pajak kepada IRS, hanya 27% yang dijawab oleh IRS. Dengan demikian, sebagian besar wajib pajak tidak mendapatkan bantuan dari IRS dalam pelaporan SPT Tahunan.

Baca Juga:
Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Permintaan yang sama juga disampaikan oleh akuntan. Ketua komite pajak pada American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Christopher Hesse meminta IRS mengundur jatuh tempo lapor SPT Tahunan.

Namun tak seperti permintaan parlemen, AICPA meminta jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan diundur dari 15 April menjadi pada 15 Juni, tidak sampai dengan 15 Juli seperti yang diusulkan oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat.

"Pada situasi saat ini, wajib pajak dan konsultan tidak mungkin bisa memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan jatuh tempo pada 15 April 2021," tulis Hesse dalam suratnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6