AMERIKA SERIKAT

Parlemen dan Akuntan Minta Jatuh Tempo Pelaporan SPT Tahunan Diundur

Muhamad Wildan | Selasa, 09 Maret 2021 | 14:45 WIB
Parlemen dan Akuntan Minta Jatuh Tempo Pelaporan SPT Tahunan Diundur

Ilustrasi. (DDTCNews)

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Anggota Kongres AS dan beberapa konsultan pajak meminta otoritas pajak AS (Internal Revenue Service/IRS) untuk menunda jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan.

Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat sekaligus Chairman House Ways and Means Committee Richard Neal meminta IRS mengundur jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan yang normalnya jatuh pada 15 April, menjadi hingga 15 Juli 2021.

"Kami ingatkan kepada IRS. Saat ini warga negara AS masih menghadapi tantangan kesehatan dan perekonomian yang sama seperti tahun lalu. Wajib pajak memerlukan fleksibilitas," katanya, dikutip Selasa (9/3/2021).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Dalam keterangan resmi, Neal menilai wajib pajak saat ini kesulitan untuk menyampaikan SPT secara tepat waktu. Hingga Februari 2021 saja, total SPT yang sudah disampaikan wajib pajak kepada IRS turun 25% ketimbang tahun lalu.

Total SPT yang telah diproses oleh IRS juga turun 31%. Menurutnya, data-data tersebut menunjukkan kerja IRS dalam memproses SPT Tahunan yang masuk juga terkendala. Tak hanya itu, pelayanan kepada wajib pajak juga ikut terkendala.

Misal, dari total panggilan telepon oleh wajib pajak kepada IRS, hanya 27% yang dijawab oleh IRS. Dengan demikian, sebagian besar wajib pajak tidak mendapatkan bantuan dari IRS dalam pelaporan SPT Tahunan.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Permintaan yang sama juga disampaikan oleh akuntan. Ketua komite pajak pada American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Christopher Hesse meminta IRS mengundur jatuh tempo lapor SPT Tahunan.

Namun tak seperti permintaan parlemen, AICPA meminta jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan diundur dari 15 April menjadi pada 15 Juni, tidak sampai dengan 15 Juli seperti yang diusulkan oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat.

"Pada situasi saat ini, wajib pajak dan konsultan tidak mungkin bisa memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan jatuh tempo pada 15 April 2021," tulis Hesse dalam suratnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN