Pajak Orang Kaya Dinilai Bisa Dorong WP Sembunyikan Kekayaan

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Usulan pengenaan pajak kekayaan yang diusung oleh Senator AS dari Partai Demokrat Elizabeth Warren dinilai kurang tepat dan mendorong wajib pajak untuk menyembunyikan kekayaannya.

Miliarder yang juga menjabat sebagai CEO Omega Advisors Leon Cooperman mengatakan beban pajak tambahan yang harus ditanggung dari pajak kekayaan tersebut mencapai US$50 juta atau setara dengan Rp716,7 miliar per tahun.

"Ide pajak kekayaan tersebut bodoh dan berpotensi ilegal. Bila dikenakan, wajib pajak akan berusaha menyembunyikan kekayaannya," katanya seperti dilansir cnbc.com, dikutip Jumat (5/3/2021).

Copperman menilai dirinya meyakini sistem pajak progresif diperlukan untuk menekan ketimpangan. Namun, lanjutnya, yang perlu dilakukan oleh AS adalah mereformasi sistem pajak yang ada, bukan mengenalkan jenis pajak baru.

Salah satunya yang diusulkannya adalah adanya perbaikan celah hukum pada ketentuan pajak atas carried interest yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh manajer investasi mulai dari hedge fund hingga private equity fund.

Seperti diketahui, Warren dan beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat telah mengusulkan pengenaan pajak kekayaan dalam rancangan undang-undang yang diusungnya, yaitu Ultra Millionaire Tax Act.

Dalam RUU tersebut, Warren mengusulkan pengenaan pajak sebesar 2% atas kekayaan bersih sebesar US$50 juta hingga US$1 miliar. Bila kekayaan bersih yang dimiliki berada di atas US$1 miliar, maka akan ada tambahan pajak kekayaan dengan tarif sebesar 1%.

Selain pada parlemen pemerintah pusat, pejabat parlemen pada negara bagian di AS ternyata juga mengusulkan pajak kekayaan pada negara bagiannya masing-masing, contohnya Negara Bagian Washington.

Pada Februari, anggota Parlemen Negara Bagian Washington dari Partai Demokrat Noel Frame juga mengusulkan pengenaan pajak kekayaan dengan tarif sebesar 1% atas wajib pajak dengan kekayaan di atas US$1 miliar.

Merujuk pada House Bill 1406, penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah negara bagian melalui pajak kekayaan bisa mencapai US$2,25 miliar pada 2023. (rig)