PRANCIS

Pajak Minimum Domestik Bakal Beri Manfaat Besar bagi Negara Berkembang

Muhamad Wildan | Selasa, 21 Februari 2023 | 11:30 WIB
Pajak Minimum Domestik Bakal Beri Manfaat Besar bagi Negara Berkembang

Slide paparan yang disampaikan oleh Technical Adviser of African Tax Administration Forum (ATAF) Lee Corrick.

PARIS, DDTCNews - Penerapan pajak minimum domestik atau qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) yang sejalan dengan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) bakal memberikan manfaat besar bagi negara berkembang.

Technical Adviser of African Tax Administration Forum (ATAF) Lee Corrick mengatakan negara sumber berhak mengenakan top-up tax atas penghasilan yang kurang dipajaki. Tanpa QDMTT, top-up tax menjadi hak yurisdiksi tempat ultimate parent entity (UPE) berlokasi.

"Normalnya, income inclusion rule (IIR) memberikan hak pemajakan tempat UPE berlokasi dan undertaxed payment rule (UTPR) hanya berperan sebagai backstop. Keduanya tidak menambah hak pemajakan negara berkembang," katanya, dikutip pada Selasa (21/2/2023).

Baca Juga:
Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Dalam acara Tax and Development Days 2023 yang digelar oleh OECD, Corrick menjelaskan bahwa kehadiran QDMTT bakal mengatasi ketimpangan hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili.

Guna mendukung penerapan QDMTT oleh negara-negara Afrika, lanjutnya, ATAF telah merilis panduan penerapan QDMTT pada akhir 2022 berjudul Suggested Approach for a Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT).

Corrick mengatakan pajak minimum dalam panduan tersebut telah didesain sejalan dengan IIR. "Bila negara-negara Afrika sudah menerapkan pajak domestik, kami harap pajak tersebut adalah QDMTT dan sejalan dengan ketentuan GloBE," ujarnya.

Baca Juga:
Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Sebagai catatan, OECD telah menerbitkan petunjuk implementasi QDMTT dalam Administrative Guidance on the GloBE Model Rules yang baru saja diterbitkan pada awal bulan ini.

Merujuk pada dokumen tersebut, pajak minimum domestik harus didesain semirip mungkin dengan ketentuan GloBE. Jika tidak, pajak minimum tersebut tidak dianggap sebagai QDMTT.

Agar dapat dipersamakan dengan QDMTT, pajak minimum domestik yang diberlakukan oleh suatu yurisdiksi akan dianalisis terlebih dahulu melalui skema peer review oleh negara-negara anggota Inclusive Framework.

Baca Juga:
NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Corrick menuturkan ATAF akan memberikan dukungan kepada negara-negara Afrika sehingga pajak minimum domestik yang dirancang dapat sejalan dengan ketentuan GloBE.

"Kami akan membantu anggota kami untuk memastikan menerapkan QDMTT. Menurut kami, QDMTT akan memberikan tambahan penerimaan terbesar bila dibandingkan dengan ketentuan lain dalam solusi 2 pilar," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga