ISRAEL

Pajak Atas Alat Makan dari Plastik Sekali Pakai Tuai Protes Pengusaha

Syadesa Anida Herdona | Selasa, 14 Desember 2021 | 06:00 WIB
Pajak Atas Alat Makan dari Plastik Sekali Pakai Tuai Protes Pengusaha

Ilustrasi.

Jerusalem, DDTCNews – Pemerintah Israel mulai mengenakan pajak atas peralatan makan sekali pakai. Imbasnya, harga produksi dan impor plastik sekali pakai naik signifikan.

Kementerian Perlindungan Lingkungan menyebutkan kebijakan ini bertujuan mengurangi pemakaian produk plastik. Menteri Perlindungan Lingkungan MK Tamar Zandberg menyebutkan, kebijakan ini disadari bakal mendongkrak harga produksi dengan tujuan menekan angka konsumsi.

"Pajak [yang dikenakan] akan menyebabkan perubahan perilaku di antara konsumen. Selain itu, juga dapat mengurangi sampah di ruang publik," ujar Zanberg, dikutip Senin (13/12/2021).

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Sejauh ini pajak yang telah diberlakukan telah memengaruhi bisnis, produsen, dan individu yang membeli plastik sekali pakai. Hasilnya terjadi peningkatan biaya produksi dan impor secara signifikan. Hal ini membuat dampak positif pada lingkungan karena adanya penurunan pembelian.

Dilansir The Jerusalem Post, produsen plastik praktis menolak keras kebijakan ini. Menurut mereka, cara paling tepat untuk mengurangi konsumsi plastik adalah dengan melakukan daur ulang.

"Kami percaya bahwa solusi yang sebenarnya dibutuhkan adalah dengan melakukan daur ulang dan penggunaan kembali plastik. Hal ini lah yang telah kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir," ujar Libby Gavri, Head of Innovation and Sustainability Madaf Plazit Packaging (MPP).

Baca Juga:
Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Menurut Gavri dengan iklim Israel yang cenderung panas, ditambah dengan adanya Covid-19 juga masalah kesehatan lainnya, masyarakat butuh alat makan dan minum sekali pakai. Gavri menambahkan bahwa hampir tidak mungkin masyarakat menggunakan pilihan lain.

Gavri juga menyatakan bahwa akan sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah tanpa adanya edukasi yang diberikan.

"Saya pikir perpajakan tanpa adanya edukasi tidak akan membuat pajak tersebut mencapai tujuannya untuk jangka panjang," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6