AUSTRALIA

Otoritas Pajak Beri Peringatan ke Investor Cryptocurrency

Dian Kurniati | Sabtu, 05 Juni 2021 | 15:01 WIB
Otoritas Pajak Beri Peringatan ke Investor Cryptocurrency

CANBERRA, DDTCNews - Otoritas Pajak Australia (Australian Taxation Office/ATO) akan segera mengirimkan surat pengingat kepada investor aset kripto atau cryptocurrency.

Asisten Komisaris ATO Tim Loh mengatakan otoritas akan mengingatkan investor kripto tentang kewajiban melaporkan penghasilan dari investasi aset kripto. Menurutnya, banyak investor belum memahami ketentuan pajak atas investasi aset kripto di Australia.

"Kami khawatir beberapa wajib pajak berpikir anonimitas cryptocurrency membuat mereka bebas dari kewajiban membayar pajak," katanya di Canberra, dikutip Rabu (2/6/2021).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Loh mengatakan ATO akan meminta investor kripto melaporkan keuntungan mereka, termasuk jika aset tersebut belum diuangkan. Dia menyebut ada sekitar 100.000 wajib pajak akan dikirimi surat berisi permintaan menjelaskan investasi aset kripto yang dimiliki.

Selain itu, ada sekitar 300.000 wajib pajak yang akan diminta membayar pajak untuk tahun fiskal 2021. Berdasarkan data yang dirilis pertukaran kripto lokal, ATO melaporkan lebih dari 600.000 orang Australia telah mulai berinvestasi pada aset kripto dalam beberapa tahun terakhir.

Kripto kini dianggap sebagai aset di Australia dan dikenakan pajak capital gain, sama seperti investasi lainnya. ATO sendiri telah bersiap menarik pajak dari aset kripto sejak beberapa tahun yang lalu. Pada April 2019, ATO juga menerbitkan protokol pencocokan data pada aset kripto.

Baca Juga:
Kurs Pajak: Bergerak Dinamis, Rupiah Masih Melemah terhadap Dolar AS

Sebelumnya, ATO menyatakan akan bersikap lunak pada wajib pajak yang jujur melaporkan kepemilikan aset kripto. Namun, otoritas akan bersikap tegas pada wajib pajak yang dengan sengaja menghindari pembayaran pajak atas pendapatan kripto mereka.

Pada wajib pajak yang tidak melapor kepemilikan aset kripto, otoritas dapat mengenakan denda mulai dari 25% hingga 95% dari kekurangan pajak ditambah bunga.

Akuntan spesialis aset kripto Drew Pflaum dari Munro’s Cryptocurrency Accountants menyambut baik sikap ATO tersebut. Menurutnya, masih ada beberapa aspek pada UU Pajak seputar kelas aset yang dapat membingungkan investor kripto.

"Saya mengkhawatirkan dua hal. Pertama, Anda tidak melaporkan dengan benar, dan kedua Anda juga mungkin kehilangan beberapa konsesi pajak, terutama diskon pajak capital gain," ujarnya, dilansir forkast.news. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 18 Desember 2024 | 09:01 WIB KURS PAJAK 18 DESEMBER 2024 - 24 DESEMBER 2024

Kurs Pajak: Bergerak Dinamis, Rupiah Masih Melemah terhadap Dolar AS

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra