JEPANG

Otoritas Jepang Incar Potensi Pajak dari Penyedia Game di Smartphone

Vallencia | Kamis, 03 November 2022 | 15:00 WIB
Otoritas Jepang Incar Potensi Pajak dari Penyedia Game di Smartphone

Ilustrasi.

TOKYO, DDTCNews – Pemerintah Jepang mengincar setoran pajak dari penjualan layanan game di smartphone. Untuk mengejar potensi pajak, Jepang mendekati operator platform distribusi aplikasi, seperti Apple dan Google.

Otoritas pajak menilai pengenaan pajak secara langsung terhadap penyedia game asing lebih sulit dan menantang. Oleh sebab itu, pajak konsumsi game akan dipungut melalui operator platform distribusi aplikasi tersebut.

“Ketika konsumen membeli suatu barang, jumlah total uang yang dibayar kepada penjualnya adalah harga barang dan pajak konsumsi. Nanti, pemerintah memungut pajak dari penjual,” sebut otoritas seperti dilansir japantimes.com.jp, Kamis (3/11/2022).

Baca Juga:
Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Umumnya, operator platform menjadi media untuk menjual produk tersebut dan membayar pajak yang diperlukan. Namun demikian, perusahaan game asing sering kali lolos dari jangkauan otoritas pajak.

Menurut otoritas, sebuah perusahaan asing bisa mendapatkan penjualan tahunan lebih dari JPY10 juta di Jepang. Untuk itu, sejak 2015, Jepang juga sudah mulai menargetkan pemungutan pajak konsumsi atas buku dan musik online yang ditawarkan oleh entitas luar negeri.

Pemerintah juga berencana merevisi undang-undang pajak konsumsi negara itu pada tahun fiskal 2024. Jepang berupaya untuk menyamakan perlakuan pajak antara penyedia game domestik dan luar negeri.

Baca Juga:
Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Namun, kebijakan tersebut tampaknya tidak mudah untuk dijalankan. Sebab, negara-negara lainnya seperti Inggris, Uni Eropa, dan China memiliki aturan perpajakannya sendiri terkait dengan industri game.

Saat ini, tarif pajak konsumsi di Jepang sebesar 10%. Jika kebijakan ini akhirnya diberlakukan maka perubahan dalam pemungutan pajak diperkirakan tidak akan memengaruhi pengguna karena mereka sudah membayarkan pajaknya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Beban Pajak Minimum Global Bisa Ditekan dengan SBIE, Apa Itu?

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Biaya Overhead dari Luar Negeri

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor