KAZAKHSTAN

Otoritas Ini Bakal Naikkan Tarif Pajak untuk Penambang Kripto

Muhamad Wildan | Jumat, 06 Mei 2022 | 09:00 WIB
Otoritas Ini Bakal Naikkan Tarif Pajak untuk Penambang Kripto

Ilustrasi. Seorang pegawai bekerja di pusat data perusahaan kripto BTC KZ. Foto diambil tanggal 6 November 2021. ANTARA FOTO/REUTERS/Pavel Mikheyev/WSJ/cfo

NUR SULTAN, DDTCNews - Pemerintah Kazakhstan berencana untuk meningkatkan pajak yang dibebankan terhadap penambang kripto atau cryptocurreny yang beroperasi di negara tersebut.

Menteri Perekonomian Kazakhstan Alibek Kuantyrov mengatakan pemerintah sedang merancang skema tarif pajak atas aktivitas penambangan kripto berdasarkan dari nilai koin yang berhasil ditambang. Makin tinggi nilai aset kripto, maka makin tinggi tarif yang dikenakan.

"Kami sedang mempertimbangkan untuk mengaitkan tarif pajak dengan nilai cryptocurrency. Bila nilai aset kripto meningkat, hal ini akan berdampak positif terhadap anggaran," katanya, dikutip pada Jumat (6/5/2022).

Baca Juga:
Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Sekadar informasi, Kazakhstan sempat menjadi lokasi pilihan para penambang Bitcoin dalam menjalankan usahanya setelah China melarang seluruh aktivitas usaha terkait dengan aset kripto pada tahun lalu.

Awalnya, Kazakhstan tidak mengenakan pajak khusus terhadap para penambang aset kripto yang datang. Namun, sikap Kazakhstan berbalik setelah pemerintah negara tersebut menyadari besarnya beban listrik untuk mendukung penambangan aset kripto.

Merespons hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan tarif pajak atas penggunaan listrik dari KZT1 menjadi KZT5 untuk setiap kWh yang digunakan penambang kripto.

Baca Juga:
Ketentuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam PMK 81/2024

Guna mengoptimalkan pajak, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev telah memerintahkan jajarannya untuk mengawasi seluruh aktivitas tambang serta kepatuhan para penambang terhadap pajak dan kepabeanan.

"Saya menginstruksikan kepada jajaran untuk berupaya meningkatkan penerimaan pajak sesegera mungkin," ujarnya seperti dilansir news.bitcoin.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Senin, 03 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam PMK 81/2024

Senin, 03 Februari 2025 | 10:43 WIB KMK 2/KM.10/2025

Simak di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Februari 2025

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Senin, 03 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam PMK 81/2024

Senin, 03 Februari 2025 | 10:43 WIB KMK 2/KM.10/2025

Simak di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Februari 2025

Senin, 03 Februari 2025 | 09:30 WIB TARIF BEA KELUAR CPO

Harga Referensi Melemah, Tarif Bea Keluar CPO Bulan Ini US$124 per MT

Senin, 03 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PIC Coretax Jangan Bingung! DJP Beri Panduan, Bahas Soal Role Akses

Senin, 03 Februari 2025 | 08:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu