OECD Terbitkan Panduan Teknis Implementasi Pajak Minimum Global

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) resmi merilis panduan teknis untuk mendukung implementasi pajak minimum global sesuai dengan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Panduan bertajuk Administrative Guidance on the GloBE Model Rules ini dinilai diperlukan demi mendukung implementasi pajak minimum global pada 2024 dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis.

"Peluncuran panduan ini merupakan bagian akhir dari perancangan ketentuan GloBE," ujar Director of the OECD Centre for Tax Policy and Administration Grace Perez-Navarro dalam keterangan resmi, Jumat (3/2/2023).

Panduan teknis yang diterbitkan OECD ini merespons isu-isu teknis yang banyak diungkapkan oleh stakeholder. Misal, pengenaan top-up tax pada periode suatu yurisdiksi tersebut belum memiliki GloBE income, perlakuan atas debt release, dan lain sebagainya.

Meski perancangan aturan sudah selesai, lanjut Perez-Navarro, OECD berkomitmen untuk membantu setiap yurisdiksi dapat mengimplementasikan pajak minimum global secara terkoordinasi dan dapat diadministrasikan.

Dia menuturkan OECD saat ini terus menampung masukan dari para stakeholder guna menekan biaya kepatuhan yang timbul akibat implementasi pajak minimum global serta meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

GloBE Information Return juga akan terus dikembangkan sehingga informasi yang dilaporkan oleh perusahaan multinasional dalam surat pemberitahuan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi yurisdiksi.

Ke depan, commentary atas model rules dari Pilar 2 akan diperbarui sejalan dengan panduan yang termuat dalam Administrative Guidance on the GloBE Model Rules.

Tak hanya itu, Administrative Guidance on the GloBE Model Rules juga turut diperbarui sehingga Pilar 2 dapat diimplementasikan dengan baik.

OECD juga berkomitmen untuk merampungkan ketentuan subject to tax rule (STTR) pada Pilar 2 dan ketentuan Pilar 1: Unified Approach pada tahun ini.

Sebagai informasi, yurisdiksi-yurisdiksi anggota Inclusive Framework sepakat untuk memberlakukan tarif pajak minimum sebesar 15% melalui Pilar 2.

Apabila tarif pajak efektif perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tak mencapai 15%, top-up tax berhak dikenakan oleh yurisdiksi tempat korporasi multinasional bermarkas.

Pengenaan top-up tax dilakukan didasarkan pada income inclusion rule (IIR). Pajak minimum global ini hanya akan berlaku atas perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas €750 juta. (rig)