INGGRIS

Negosiasi Buntu, Otoritas Pajak Hubungi 200.000 Pengusaha

Redaksi DDTCNews | Rabu, 21 Oktober 2020 | 10:30 WIB
Negosiasi Buntu, Otoritas Pajak Hubungi 200.000 Pengusaha

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris menyatakan proses negosiasi Brexit terkait dengan perdagangan mengalami jalan buntu lantaran tidak adanya kesepakatan yang dihasilkan antara pemerintah dan Uni Eropa.

Menteri Kabinet Inggris Michael Gove mengatakan kesepakatan Brexit dalam aspek perdagangan saat periode transisi berakhir pada 31 Desember 2020 kemungkinan besar tidak akan tercapai. Dia pesimistis pertemuan lanjutan dapat menghasilkan kesepakatan.

"Uni Eropa harus mengubah pendekatannya jika ingin mencapai kesepakatan dengan Inggris," kata Gove saat bertemu dengan Majelis Rendah Parlemen Inggris, Rabu (21/10/2020).

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Gove menyebutkan proses negosiasi Brexit mencapai jalan buntu karena Uni Eropa menganggap Inggris masih bagian dari Uni Eropa. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengalihkan fokus untuk mempersiapkan dampak Brexit tanpa kesepakatan pisah tahun depan.

Salah satunya adalah menjalin komunikasi dengan pelaku usaha yang biasa berbisnis di pasar Uni Eropa. Dia ingin memastikan eksportir Inggris siap meninggalkan Un Eropa dan pemerintah hanya memiliki waktu efektif 10 minggu untuk mempersiapkan hal tersebut.

Untuk itu, Gove mengimbau pelaku usaha untuk terus memantau laman resmi pemerintah untuk mendapatkan perkembangan terbaru regulasi perdagangan dengan Uni Eropa khususnya dalam urusan kepabeanan dan pajak.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

"HMRC [otoritas pajak Inggris] juga telah menghubungi 200.000 pengusaha yang memiliki hubungan bisnis dengan Uni Eropa untuk memastikan mereka memahami aturan bea cukai dan pajak yang baru," sebut Gove.

Pemerintah juga mempersiapkan sistem IT yang baru untuk melakukan pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean. Sistem baru ini diharapkan memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis dengan hubungan dagang baru Uni Eropa dan Inggris.

Sementara itu, Uni Eropa tidak menutup pintu untuk melanjutkan proses negosiasi Brexit terutama dalam urusan perdagangan lintas batas. Harapan untuk mencapai kesepakatan masih bisa dilakukan jika Inggris bersedia kembali ke meja perundingan.

"Brussels siap melanjutkan pembicaraan pada semua subjek dalam negosiasi," kata Kepala Perundingan Brexit dari Uni Eropa Michel Barnier seperti dilansir metro.co.uk. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja