KAMBOJA

Negara Tetangga Ini Bebaskan Pajak Sekolah Swasta Selama 5 Tahun

Dian Kurniati | Jumat, 03 Februari 2023 | 16:30 WIB
Negara Tetangga Ini Bebaskan Pajak Sekolah Swasta Selama 5 Tahun

Ilustrasi.

PHNOM PENH, DDTCNews - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyetujui usulan pembebasan pajak untuk sekolah swasta selama 5 tahun, mulai dari 2024 sampai dengan 2028.

Asisten Perdana Menteri Eang Sophalleth mengatakan sekolah swasta memiliki peran penting untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu mengapresiasi langkah pegiat pendidikan yang mendirikan sekolah untuk masyarakat.

"Perdana menteri menganggap kegiatan kemanusiaan semacam ini menjadi bentuk kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kamboja," katanya, dikutip pada Jumat (3/2/2023).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Sophalleth menuturkan perdana menteri menyetujui usulan pembebasan pajak pada sekolah swasta setelah bertemu dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Kamboja (Cambodian Higher Education Association/CHEA).

Dalam pertemuan tersebut, perdana menteri sempat memuji langkah CHEA yang mempromosikan metode pengajaran secara online selama pandemi Covid-19.

Pembebasan pajak akan diberikan kepada semua institusi sekolah swasta di Kamboja, kecuali pajak atas gaji guru dan staf, pajak bumi dan bangunan, serta pajak paten.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Sementara itu, Ketua CHEA Heng Vannda menilai pembebasan pajak pajak selama 5 tahun sangat berarti untuk melonggarkan arus kas sekolah swasta. Menurutnya, sekolah swasta dapat mengalihkan uang pajak tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dia memandang sekolah swasta saat ini memiliki banyak ide untuk meningkatkan kualitas pendidikan para siswa. Dia berharap kebijakan tersebut dapat mendorong sekolah swasta makin berkembang.

"Sulit bagi kami untuk mengeluarkan biaya lebih banyak karena ekonomi belum sepenuhnya pulih. Pembebasan pajak ini akan sangat membantu," ujarnya seperti dilansir khmertimeskh.com.

Senada, pegiat pendidikan sekaligus pemilik sekolah swasta Quach Mengly menilai insentif pajak untuk sekolah swasta akan berdampak positif pada peningkatan kualitas SDM di Kamboja. Dia juga meyakini kebijakan ini akan mempercepat Kamboja mencapai tujuan menjadi negara maju. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja